Bandung, sebuah kelompok studi yang digawangi Rahman Tolleng dan sukses menjaga penerbitan mingguan Mahasiswa Indonesia. Kelompok aktivis pemuda yang dipimpin Abdul Gafur, Akbar Tanjung, dan Fahmi Idris mulai mendominasi kepengurusan DPP Golkar. Rata-rata aktivis pemuda Golkar adalah tokoh Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), gerbong utama perlawanan pemuda terhadap Orde Lama. Akbar Tanjung dikenal sebagai Ketua KAMI Universitas Indonesia, Ketua Umum PB HMI, pendiri KNPI dan AMPI. Kelompok Akbar yang dikenal sebagai ormas Cipayung sendiri sudah meraih kekuasaan sejak Abdul Gafur menjadi Menteri Muda urusan Pemuda dan Cosmas Batubara menjadi Menteri Muda urusan Perumahan Rakyat pada Kabinet Pembangunan III. Abdul Gafur dan Cosmas Batubara masing-masing adalah Ketua Presidium KAMI Jakarta Raya dan Ketua Presidium KAMI Pusat. Kelincahan kelompok anak muda ini kemudian dimanfaatkan Presiden Suharto untuk menjadikan Golkar menjadi lebih ‘sipil’, sebuah pemikiran yang mendorong dinamika internal di tubuh Golkar pada masa selanjutnya. Kelompok ketiga yang dibesarkan Pak Dharmono adalah para pengusaha nasional binaan Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Dalam Negeri, Marsda Ginandjar Kartasasmita, lekat dengan julukan ‘Ginandjar Boys’. Para pengusaha nasional seperti Aburizal Bakrie, Arifin Panigoro, Iman Taufik, Fadel Muhammad dan Ahmad Kalla dibina dan dibesarkan Ginandjar sejak Asisten Menteri Sekretaris Negara, staf dari Mensesneg Sudharmono. Perlahan tapi pasti, ‘Ginandjar Boys’ menguasai organisasi pengusaha dan profesi. Aburizal Bakrie misalnya, pengusaha pipa baja yang dikenal sebagai Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), berturut-turut sukses memimpin Persatuan Insinyur Indonesia (PII) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) sebagai Ketua Umum. Pengusaha lain sukses membesarkan kelompok bisnisnya, berhasil menjadi jajaran pembayar pajak terbesar. Sukses sebagai pengusaha nasional sendiri masih merupakan mimpi bagi kebanyakan orang hingga hari ini. Ginandjar Kartasasmita dengan konsep ekonomi kerakyatannya yang mirip gerakan Benteng Prof. Soemitro Djojohadikusumo, perlahan menapaki jenjang jabatan lebih tinggi. Menteri Pertambangan dan Energi, Menteri Kepala Bappenas, kemudian Menko Perekonomian, Keuangan dan Industri. Ginandjar dan kader-kadernya pelan-pelan menggantikan kelompok teknokrat pimpinan Prof. Widjojo Nitisastro yang kebijakan ekonominya lebih sering menguntungkan investor asing daripada kaum pribumi. Tantangan dan Turbulensi Internal Wajah Golkar yang semakin sipil tidak disenangi oleh sebagian orang, kebijakan Kabinet yang digagas Golkar versi sipil ini juga mengancam dominasi kelompok lain. ABRI misalnya, tidak siap melepas Golkar ke tangan para politisi sipil yang dibina Sudharmono. Ketidaksenangan dari kalangan internal kekuasaan ini kemudian berkembang menjadi turbulensi politik. Pencalonan Pak Dharmono sebagai Wakil Presiden menggantikan Umar Wirahadikusumah, mendapat tantangan keras dari Fraksi ABRI. Terjadi insiden menarik dalam Sidang Umum MPR 1988, di mana pertama kali terjadi interupsi dalam sidang lembaga legislatif era Orde Baru. Brigjen Ibrahim Saleh memotong jalannya sidang dan berkata adanya kemungkinan Sudharmono adalah jenderal kader PKI. Salim Said dalam bukunya, “Menyaksikan 30 Tahun Pemerintahan Otoriter Suharto” memberi gambaran ketidaksukaan ABRI dengan sosok Sudharmono. Adalah Jenderal Soemitro, mantan Pangkopkamtib yang berhenti karena dianggap gagal mencegah kerusuhan Malari 1974, yang menemukan fakta bahwa Sudharmono terlibat pemberontakan PKI di Madiun. Fakta tersebut di kemudian hari diketahui hoax, karena Jenderal Mitro sama sekali tidak menunjukkan bukti, hanya asumsi belaka. Yang jelas, sidang akhirnya sukses mencalonkan Sudharmono sebagai calon tunggal Wakil Presiden. Ketua Umum PPP H. Djaelani Naro yang didukung Fraksi ABRI mundur sebelum pencalonan. Pak Dharmono terpilih menjadi Wapres,