[caption id="attachment_30342" align="aligncenter" width="750"] Ketua Umum Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) Hetifah Sjaifudian (tengah jilbab hitam) saat menghadiri acara Diskusi Politik Pemilu 2019: Evaluasi dan Solusi DPP Partai Golkar di Slipi Jakarta, Kamis (24/10/2019). (foto: indopos)[/caption] kabargolkar.com, JAKARTA - Keberadaan politisi perempuan di parlemen yang terus mengalami peningkatan, menjadi indikasi tumbuhnya kepercayaan masyarakat kepada politikus perempuan. Namun, hal ini juga dilakukan atas kerja keras para kader perempuan dalam partai. Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini, yang memberikan apresiasi terhadap Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) atas pencapaian pada Pemilu 2019. Titi menjelaskan, peningkatan tajam keterwakilan perempuan di DPR RI dari partai berlambang beringin tersebut pada pemilu tahun ini. Hasil itu meruakan kerja keras KPPG, saat dia menjadi narasumber pada acara Diskusi Politik Pemilu 2019: Evaluasi dan Solusi DPP Partai Golkar di Slipi Jakarta, Kamis (24/10/2019). ”Pada Pemilu 2014, keterwakilan perempuan di DPR RI dari Partai Golkar hanya mendapatkan 17,58 persen. Tetapi pada pemilu 2019 mengalami kenaikan 4,8 persen. Menjadi 22,35 persen,” terangnya. Selain itu, dia menambahkan, bahwa capaian ini lebih baik ketimbang peningkatan yang terjadi dari pemilu dua periode lalu. Sebab, pada pemilu 10 tahun lalu, kader Golkar yang masuk ke parlemen hanya 16,9 persen. Hanya meningkat 0,6 persen, jika dikalkulasi pada pemilu 2009 hingga 2014. Ketua Umum Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) Hetifah Sjaifudian mengucapkan syukur atas apresiasi yang diberikan. Dia menerangkan bahwa capaian ini merupakan hasil dari kerja keras seluruh kader perempuan di Partai Golkar. Ia juga menambahkan, bahwa ke depan, masih banyak pekerjaan rumah terkait pemilu. Anggota DPR RI dari Kalimantan Timur ini menerangkan, perlu adanya perbaikan sistem pada pemilu, sehingga dapat mendorong partisipasi perempuan dalam kontestasi elektoral. Dengan demikian, Wakil Ketua Komisi X DPR RI periode 2014-2019 tersebut berpendapat, akan tercipta ekosistem yang lebih baik dalam dunia politik, terutama pada konteks kesetaraan gender. ”Perlu adanya revisi undang-undang pemilu. Agar pemilu ke depan lebih baik. Selain itu setelah keterwakilan meningkat, kami juga perlu mendorong partai untuk menempatkan perempuan dalam posisi-posisi yang strategis di parlemen. Agar kebijakan pro-gender benar-benar bisa kami perjuangkan,” tutup Hetifah. (indopos)