infrastruktur dan baik konektivitasnya. “Daripada membangun lagi yang baru, lebih baik 10 yang sudah dibangun itu direalisasikan minimal satu atau dua sebagai pilot project,” jelasnya.

Sentralisasi perizinan

PR Kemenperin lainnya yang tidak kalah penting menurut Enny adalah harus mampu mendorong disetujuinya perizinan investasi satu pintu dalam rapat Kabinet Indonesia Maju. Ia menjelaskan mengapa Vietnam belakangan ini muncul sebagai surga baru penanaman modal karena investor dimanjakan bukan hanya dengan fasilitas fiskal maupun non fiskal saja, tetapi juga diberikan pelayanan yang memudahkan urusan bisnisnya di negara tersebut. Enny menjelaskan di Indonesia ada banyak tipe kawasan industri, mulai dari Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Berikat Nasional, sampai free trade zone seperti di Batam. Namun, fasilitas yang diberikan kepada investor tidak jelas seperti yang disebutkan dalam peraturan pembentukan kawasan tersebut. “Bandingkan dengan Vietnam, mereka kalau sudah menetapkan di suatu kawasan si investor bisa mendapatkan fasilitas tertentu ya itu yang diberikan, tidak bersyarat seperti di Indonesia. Contohnya dalam paket stimulus ekonomi sudah disebutkan ada tarif khusus listrik dan gas untuk industri,” tegas Enny. Hal lain yang menurutnya bisa dicontoh dari negara lain, termasuk dalam pengurusan berbagai proses administrasi birokrasi. “Jadi hampir semua kawasan industri yang ada di negara-negara tetangga kita itu single authority. Jadi satu kewenangan siapa yang mengelola kawasan tersebut. Investor ya tahunya berurusan dengan pengelola tersebut. Nanti misalnya pengelola harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian teknis, maka itu urusannya pengelola," katanya. "Sementara di Indonesia kan nggak seperti itu, investor mengurus masing-masing sesuai kewenangan instansi yang diatur Undang-undang. Itu bikin ribet, dan orang jadi malas investasi ke Indonesia,” kritiknya. Enny juga mengingatkan Presiden Jokowi untuk tidak berkaca pada program 100 hari Menperin yang baru, dalam menilai keberhasilan atau kegagalan pejabat yang dipilihnya. “Karena masyarakat itu nggak antusias dengan program kerja 100 hari atau 10 hari yang penting ada kebijakan konkret. Karena kalau di sektor teknis, tidak bisa dalam jangka waktu yang pendek bisa langsung dilihat hasilnya. Minimal Menteri terkait bisa melakukan debottle necking saja sudah sangat bagus itu,” jelas Enny. Presiden Jokowi sendiri telah menekankan fokus kerja Kabinet Indonesia Maju dalam lima tahun ke depan adalah pengembangan sumber daya manusia (SDM), penciptaan lapangan kerja, serta pemberdayaan usaha kecil, mikro, dan menengah. Visi tersebut akan dilanjutkan oleh Kemenperin melalui berbagai program dan kebijakan strategis yang telah dijalankan. “Semua yang dijalankan oleh Menteri sebelumnya, bapak Airlangga sudah baik, tugas saya hanya melanjutkan. Tetapi ada tugas-tugas yang harus segera diselesaikan, sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden,” kata Menperin, Agus Gumiwang Kartasasmita pada akhir pekan. Agus mengungkapkan, pihaknya akan mendorong transformasi sektor manufaktur dan pembangunan wilayah-wilayah industri. “Bahkan, Presiden secara khusus menekankan pada pengembangan sektor industri kecil dan menengah (IKM),” papar Agus. Berdasarkan program prioritas peta jalan Making Indonesia 4.0, pemerintah fokus untuk mengakselerasi sektor manufaktur agar melakukan transformasi ke arah industri 4.0 atau digitalisasi. Upaya strategis ini dinilai bisa meningkatkan produktivitas secara lebih efisien sehingga mampu mendongkrak daya saing. Melalui penerapan industri 4.0, diyakini bisa mengoptimalkan potensi pada penambahan pertumbuhan ekonomi sekitar 1-2% dari baseline pertumbuhan 5%, peningkatan kontribusi industri terhadap PDB hingga 25%, peningkatan net export sebesar 10%, dan menciptakan sebanyak 17 juta lapangan kerja. Aspirasi besar dari sasaran tersebut, menjadikan Indonesia masuk dalam jajaran 10 negara yang punya perekonomian terkuat di