[caption id="attachment_30719" align="aligncenter" width="960"] Prosesi pengambilan sumpah janji 55 anggota DPR Papua masa jabatan 2019-2024 di ruang sidang Gedung DPR Papua, Kamis (31/10). (foto: istimewa)[/caption] kabargolkar.com, JAYAPURA - Sebanyak 55 anggota DPR Papua masa jabatan 2019-2024, resmi dilantik dalam rapat paripurna yang dilangsungkan di ruang sidang Gedung DPR Papua, Kota Jayapura, Kamis (31/10) siang. Pengambilan sumpah janji 55 anggota DPR Papua ini dipimpin langsung Ketua Pengadilan Tinggi Papua Heru Pramono, serta disaksikan anggota DPR RI mewakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dari 55 anggota DPR Papua, 26 orang diantaranya merupakan wajah baru. Sementara 29 orang sisanya merupakan petahana yang sudah tidak asing lagi di mata masyarakat Papua. Wakil Gubernur Papua Klemen Timal, mengatakan Pemerintah Papua bersuka cita atas dilantiknya 55 anggota DPR Papua yang merupakan perwakilan dari seluruh rakyat Papua. “Pelantikan ini berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri Nomor. 161.91-5399 tahun 2019,” kata Klemen dalam sambutannya mewakili Gubernur Papua Lukas Enembe, Kamis. Dia merinci, anggota DPR Papua dari Partai NasDem dan Partai Demokrat masing-masing delapan orang. Partai PDI Perjuangan sebanyak tujuh orang, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golkar masing-masing enam orang, serta Partai Gerindra sebanyak lima orang. Untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Berkarya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Hanura masing-masing tiga orang. Sementara Partai Garuda, Perindo dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masing-masing satu orang. Klemen menyakini pembangunan di Papua secara berkesinambungan akan berjalan secara konsisten dan terukur. Dia berharap 55 anggota DPR ini mampu membawa aspirasi rakyat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. “Saudara terpilih dan dipilih oleh rakyat untuk memberikan perlindungan hak-hak rakyat guna menjamin pembangunan kesejahteraan rakyat di daerah,” tuturnya. Dia mengingatkan kepada anggota DPR Papua agar bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab karena telah memikul seluruh harapan rakyat. Meskipun berasal berbagai partai politik yang berbeda. “Kita harus responsif dalam membangun kemitraan, pelaksanaan tugas-tugas komunikasi dan koordinasi, baik dengan masyarakat maupun pemerintah, sehingga kemitraan antara eksekutif dan legislatif berjalan lancar dan akomodatif,” imbuhnya. (pospapua)