dengan ternak lokal karena yang memiliki nilai reproduktif tinggi, berbeda dengan jenis ternak impor dari Australia nilai reproduktifnya terbilang lebih rendah. Pemerintah sebagai regulator perkembangan persapian Indonesia, kadang kala masih melakukan program-program yang relatif tidak jelas arah dan tujuannya. Aktifitas perkembangan persapian nasional sampai saat ini relatif masih diwarnai dengan adanya berbagai pelanggaran, hal ini menyebabkan terjadinya stagnasi atau bisa saja akan terjadi hal yang lebih buruk lagi. Pemotongan ternak betina terjadi karena penegakan aturan hukum yang masih setengah-setengah, dilanggarnya konsep karantina hewan di Indonesia, protokol impor merupakan cermin betapa penegakan aturan masih sangat lemah dan penuh pensiasatan. Padahal perangkat hukum sudah diletakkan, mulai dari Undang-undang nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, kemudian adanya Peraturan Menteri Pertanian nomor 54/Permentan/OT.140/10/2006 tentang pedoman pembibitan sapi potong yang baik. Bagaimana dengan potensi sapi lokal yang di NKRI, seperti sapi lokal yang ada di Propinsi Sumatera Barat, Bali, Madura dan NTT ? Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah sapi lokal di Indonesia kini semakin merosot. Hal ini seiring dengan kebijakan impor sapi baik sapi bakalan maupun sapi beku ke tanah air. Jumlah populasi ternak sapi potong data BPS tahun 2016 sebanyak 16.092.561 ekor, ini menunjukkan betapa ketidakseriusan pemerintah dalam mengembangkan peternakan sapi potong Indonesia. Untuk membangkitkan peternakan sapi lokal dibutuhkan peran dari Pemerintah melalui program yang ada di Kementan hanya saja masih jauh dari niatan untuk berswasembada daging sapi. Mengembangkan usaha peternakan sapi potong dalam mendukung swasembada daging sapi harus dilaksanakan secara integral dan menyeluruh dengan melibatkan seluruh stake holder. Pengembangan peternakan sapi potong rakyat juga merupakan satu hal penting dalam meletakkan sendi-sendi ekonomi kerakyatan. Penataan kelembagaan, system usaha serta kebijakan dan penegakan aturan merupakan hal yang penting juga untuk dilaksanakan.