Oleh: Ton Abdillah Has* kabargolkar.com,
JAKARTA - Sebagai parpol tertua dalam politik elektoral masa kini di Indonesia, dinamika internal Partai Golkar selalu menjadi perhatian publik, termasuk kini menjelang Munas yang sedianya dilaksanakan pada tanggal 3-5 Desember 2019 di Jakarta. Seiring kian tereksposenya rivalitas pencalonan Ketua Umum Partai Golkar menjelang Munas, hampir dipastikan atensi publik akan semakin intens. Hingga kini, umumnya publik terus meyakini Golkar merupakan barometer dunia politik Indonesia dengan segenap pengalaman dan kepiawaiannya di blantika politik masa ke masa. Apalagi kini, untuk pertama kalinya dalam rezim pemilihan presiden secara langsung, Golkar berada digerbong pemenang pemilu sejak awal. Namun demikian, kian menurunnya perolehan suara Golkar dalam gelaran pemilu era reformasi, membuat banyak kalangan mulai meyakini sebagai jalan buntu Golkar bisa kembali ke masa kejayaan. Kegagalan mengelola konflik internal yang melahirkan parpol baru serta dualisme kepengurusan, menuanya captive market pemilih, serta kecenderungan gagap beradaptasi dengan trend politik era kini diyakini menjadi sebab musabab munculnya prediksi bakal makin terjerembabnya Golkar menjadi parpol medioker. Tak sedikit pula yang masih takjub dengan eksistensi Golkar, pasca 10 tahun era berkuasanya Partai Demokrat di bawah SBY, serta kembali berkuasanya PDI Perjuangan hingga dua kali terpilihnya Jokowi dalam Pilpres, namun tidak sampai membuat Golkar terlempar dari tiga besar hasil pemilu legislatif. Terlebih, Golkar baru saja melewati lima tahun penuh turbulensi yang ditandai hingga tiga kali pelaksanaan Munas dalam satu periode kepengurusan. Tiada yang meragukan sejatinya Golkar masih memiliki mentalitas pemenang yang bahkan membuatnya memiliki kekhasan hingga membuat Golkar tidak memungkinkan menjadi partai oposisi, tidak secara kesejarahan maupun dokrin karya dan kekaryaan Golkar. Namun yang menjadi pekerjaan rumah terberat adalah keniscayaan untuk memulihkan DNA partai pemenang di internal Golkar Sungguh berbeda antara turut berkuasa dengan sungguh-sungguh berkuasa, dalam artian menjadi pemenang pemilu yang sesungguhnya, baik dalam Pilpres maupun Pileg. Tiga kali berturut-turut, sejak pemilu 2004 hingga 2014, Partai Golkar sejatinya hanya turut berkuasa. Kepercayaan diri untuk bener-bener merasa utuh dalam kekuasaan itu baru lah muncul pasca Pilpres 2019, tidak saja karena Golkar merupakan pengusung, namun karena kedekatan "pendekatan pembangunanisme" ala Jokowi yang teramat lekat dengan pengalaman dan ideologi Golkar. Sungguh pun demikian, tetap saja secara simbolik klaim berkuasa itu tidak mungkin dimonopoli Golkar, di samping fakta perolehan kursi di parlemen yang kian menurun. Sehingga Munas 2019 nanti sejatinya merupakan persimpangan bagi Golkar, akan kah dapat memulihkan mentalitas pemenang atau kah kian mengukuhkan narasi politik pinggiran. Dua pilihan dengan demarkasi tegas, bangkit atau bangkrut!

Menuju Partai yang Dinamis dan Progresif

Terlepas dari kesulitan Golkar menyediakan figur kunci yang kerap menjadi magnet utama pemilih dalam pemilu, seperti faktor Prabowo yang mendongkrak perolehan suara Partai Gerindra atau SBY yang mengatrol Partai Demokrat, sebenarnya Golkar memiliki pondasi lain yang membuatnya lebih mencerminkan diri sebagai partai politik modern yang tidak menggantungkan pada figur sentral