Jakarta - Komisi XIII DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai pada Rabu (13/5/26) guna meninjau pelaksanaan pelayanan serta pengawasan keimigrasian di salah satu gerbang utama masuknya wisatawan mancanegara ke Indonesia.

Dalam kunjungan tersebut, Anggota Komisi XIII DPR RI, Franciscus Sibarani, menyampaikan apresiasi atas kinerja jajaran petugas Imigrasi Ngurah Rai yang dinilai mampu menghadirkan pelayanan publik yang humanis dan inklusif, terutama bagi kelompok rentan.

Menurut Sibarani, kualitas pelayanan publik tidak semata ditentukan oleh kecepatan layanan maupun pemanfaatan teknologi, melainkan juga dari sejauh mana negara mampu memberikan pelayanan yang menghormati martabat setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas.

“Saya mengapresiasi langkah dan inisiatif petugas Imigrasi Ngurah Rai yang memberikan pelayanan ramah HAM kepada pemohon tuli. Hal-hal seperti ini mungkin terlihat sederhana, tetapi sangat berarti dalam memastikan pelayanan publik yang setara dan inklusif,” ujar Sibarani.

Apresiasi tersebut merujuk pada pelayanan pembuatan paspor bagi pemohon tuli yang sempat menjadi perhatian publik di media sosial. Dalam proses pelayanan tersebut, petugas imigrasi menunjukkan kemampuan berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat sehingga pelayanan dapat berlangsung dengan baik dan nyaman bagi pemohon.

Menurutnya, langkah tersebut menjadi bukti nyata komitmen Imigrasi Ngurah Rai dalam menghadirkan pelayanan publik yang mudah diakses dan setara bagi seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, Sibarani juga menilai perhatian yang diberikan kepada penyandang disabilitas, lanjut usia, serta ibu hamil menunjukkan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada kemudahan akses.

“Pelayanan seperti ini patut diapresiasi karena menunjukkan wajah pelayanan publik yang humanis, inklusif, dan benar-benar hadir untuk seluruh lapisan masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut, Sibarani menegaskan bahwa pendekatan pelayanan yang inklusif perlu terus diperkuat dan dapat dijadikan contoh bagi berbagai unit pelayanan publik lainnya dalam menghadirkan layanan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Ia juga mendorong agar praktik pelayanan inklusif tersebut dapat diterapkan sebagai standar pelayanan di seluruh satuan kerja keimigrasian di Indonesia, sehingga pelayanan publik yang berkeadilan, mudah diakses, dan berorientasi pada nilai kemanusiaan dapat diwujudkan secara luas dan berkelanjutan.