[caption id="attachment_5326" align="aligncenter" width="640"]
Presiden Joko Widodo (foto: Laily Rachev/Biro Pers Setpres)[/caption] Oleh: Tauhidin Ananda* KABARGOLKAR - Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 tanpa terasa sudah semakin dekat. Tahun 2019 kurang dari satu tahun lagi, dan Indonesia akan melakukan pemilihan umum serentak. Berdasarkan jadwal dari KPU, pada tanggal 8 April 2019 sampai dengan 17 April 2019 adalah periode pemungutan dan penghitungan suara. Dalam dunia politik, waktu yang kurang dari satu tahun ini sangatlah singkat. Geliat manuver menyambut Pemilu Hingar-bingar pemilihan legislatif (pileg) praktis kurang terdengar gaungnya. Masyarakat lebih menyorotkan perhatian pada pemilihan presiden (pilpres)  yang berlangsung serentak dengan pileg dalam pemilihan umum 2019 ini. Wacana dua poros, ataupun tiga poros mengemuka. Apakah Prabowo akan kembali menjadi penantang Jokowi yang berperan sebagai petahana? Ataukah akan ada tokoh lain? Siapakah yang akan menjadi pendamping Jokowi? Siapakah pasangan yang akan muncul? Tokoh A, B, C berpasangan dengan tokoh X, Y, Z dan lainnya? Wacana ini semakin deras, bahkan sampai ajang Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) di berbagai kota di Indonesia pun menjadi panas, karena masing-masing kubu mencoba menggaungkan pilihannya di ajang yang seharusnya bebas dari ajang politik tersebut. Di DKI Jakarta, HBKB dasarnya adalah Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016. Pasal 7 ayat 1 mengatakan seluruh masyarakat boleh memanfaatkan HBKB dengan syarat untuk kegiatan yang bertema lingkungan hidup, olahraga, seni budaya, dan sekaligus untuk bersilaturahmi. Di pasal 7 ayat 2 dikatakan memang tidak boleh untuk kegiatan yang bertema politik, itu tidak boleh. Jadi, pada ajang HBKB, mendukung partai politik tidak boleh, apalagi SARA. Partai politik pun tidak kalah bermanuver, dan tidak kalah panasnya dengan situasi yang bergejolak di masyarakat. Beberapa partai politik telah menyatakan memberikan dukungan kepada Presiden Joko Widodo untuk melanjutkan kepemimpinan periode 2019-2024. Walaupun Jokowi belum  tegas menjatuhkan pilihan, beberapa nama sudah digadang-gadang untuk menjadi Calon Wakil Presiden (Cawapres) pendamping Jokowi  di Pemilu 2019. Sebut saja beberapa nama seperti Airlangga Hartarto (Menteri Perindustrian dan Ketua Umum Partai Golkar), Muhaimin Iskandar (Ketua Umum PKB), M Romahurmuziy (Ketua Umum PPP), Moeldoko (Kepala Staf Presiden dan Ketua Umum HKTI) dan lainnya. Siapa yang harus dipilih Jokowi? Sosok ekonom penjamin perjalanan pemerintahan Berkaca dari pengalaman, maka seharusnya sosok wapres/cawapres harus menjadi elemen penguat presiden Jokowi. Inti dari Nawacita yang dihembuskan pasangan Jokowi-JK adalah mencapai kesejahteraan melalui pemerataan ekonomi. Pemerataan kesejahteraan ini dengan Program Tol Laut dan pembangunan infrastruktur yang sejatinya akan menjadi akselerator perputaran ekonomi di daerah. Nah,program yang dicanangkan Jokowi harus terus berlanjut dan dijaga terus untuk dapat rampung serta dirasakan manfaatnya oleh rakyat, menjadi penggerak ekonomi. Selain pemerataan ekonomi di dalam negeri, Indonesia juga harus siap menghadapi arus global yang kian kencang menerpa. Penguatan sektor ekonomi mutlak diperlukan