kabargolkar.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta wacana amendemen UUD 1945 dihentikan. Dia menilai pembahasan amendemen melebar dari tujuan utama yakni Garis Besar Haluan Negara (GBHN). "Lebih baik tidak usah amendemen," kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 21 Desember 2019. Jokowi mengaku ragu amendemen cuma fokus pada pembahasan GBHN. Ia menyadari pembahasan amendemen UUD 1945 akan melebar ke isu lain. Dugaan itu menjadi kenyataan. Pembahasan amendemen UUD 1945 turut menyerempet isu masa jabatan presiden dan pemilihan presiden oleh MPR. "Apakah bisa yang namanya amendemen berikutnya dibatasi? Untuk urusan haluan negara, apakah tidak melebar ke mana-mana. Sekarang kenyataannya seperti itu kan," ujar dia. MPR berencana mengamendemen UUD 1945 sebatas mengembalikan GBHN. Namun, sejumlah usulan berkembang dan mulai merembet ke masa jabatan dan pemilihan presiden. Wakil Ketua MPR Arsul Sani menyebut lembaga perwakilan rakyat masih menampung aspirasi terkait rencana amendemen UUD 1945. Salah satu usulan yang masuk yaitu presiden bisa dipilih tiga kali. Arsul menuturkan mencuat pula usulan masa jabatan presiden satu periode. Namun, lama masa jabatan itu delapan tahun. Politikus PPP itu menyebut belum ada kesimpulan yang diambil terkait poin yang akan diubah. Pasalnya, ada pihak yang ingin amendemen terbatas GBHN, tapi juga mencuat usulan amendemen tidak terbatas GBHN. PBNU juga merekomendasikan pemilihan presiden dan wakil presiden kembali dipilih MPR. Hal itu disampaikan Ketua MPR Bambang Soesatyo usai bertemu Ketua PBNU Said Aqil Siraj di Kantor PBNU, Rabu, 27 November 2019. Rekomendasi PBNU itu berdasarkan hasil Musyawarah Alim Ulama yang digelar di Pondok Pesantren Kempek Cirebon, Jawa Barat 2012. (medcom)