politik yang telah malang-melintang dalam kontestasi politik di tanah air, Partai Golkar tentu memiliki keinginan untuk menempatkan political legacy-nya pada bangsa ini. Setelah genap berusia 55 tahun, Partai Golkar menggelar perhelatan Musyawarah Nasional (Munas) ke-X yang diselengarakan beberapa waktu lalu, persisnya pada tanggal 3-6 Desember 2019, di Hotel Ritz-Carlton, bilangan Mega Kuningan, Jakarta. Munas ke-X Partai Golkar dibuka secara resmi oleh pidato Presiden Republik Indonesia ke-7, Ir. Joko Widodo, yang mengapresiasi suasana ‘sejuk’ munas kali ini. Para senior dan petinggi Partai Golkar seperti Abu Rizal Bakrie, Akbar Tanjung, dan Agung Laksono ikut meramaikan perhelatan 5-tahunan ini. Turut hadir pula kolega-kolega politik seperti Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri; Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto; Presiden PKS, Sohibul Iman; Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto; Sekjen Partai Nasdem, Johnny G. Plate; dan sederet tokoh politik tanah air ternama lainnya. Meski tak ‘seriuh’ perhelatan munas di tahun-tahun sebelumnya, Munas ke-X Partai Golkar tetap menyita perhatian publik dengan berbagai dinamika, friksi, dan intrik politik sepanjang perhelatannya. Mulai dari tarik-menarik dalam pencalonan ketua umum antara kubu Airlangga Hartarto dan Bambang Soesatyo, isu internal kepengurusan, isu perhelatan Pilkada 2020, hingga perdebatan tentang masa depan Partai Golkar. Namun, bukan Partai Golkar namanya jika hal-hal tersebut tidak dapat dibahas secara tuntas dalam suasana yang beradab dan demokratis. Sebagai partai besar yang secara dewasa menerapkan edukasi politik pada publik, Partai Golkar menyediakan ruang partisipasi bagi setiap elemen kepartaiannya untuk dapat berkontribusi demi menghadapi tantangan kemajuan zaman. Kedewasaan partai beringin terwakili dari sikap legowo salah satu Calon Ketua Umum, Bambang Soesatyo, untuk mundur dari kontestasi hanya beberapa saat sebelum seremoni demi menyatukan internal Partai Golkar. Ini merupakan bukti pengalaman, kedewasaan, dan kearifan Partai Golkar yang telah tahan uji selama 5 dekade bergelut di kancah politik Indonesia. Masih kental kiranya dalam ingatan kita, polemik-polemik dalam munas Partai Golkar di masa lalu yang justru berujung kontra-produktif bagi internal Partai Golkar itu sendiri. Pada Munas ke-X, Partai Golkar telah mengambil pelajaran masa lalu dan mengaplikasikan ilmu dari pengalaman tersebut; partai ini terlalu besar hanya untuk terpecah oleh karena pihak-pihak yang tak mampu menahan syahwat kuasanya. Hal tersebut merupakan bukti konkret bahwa ada hasrat politis (political will) begitu kuat dari segenap elemen Partai Golkar untuk menjadikan Munas ke-X ini sebagai wahana dan sarana konsolidasi total untuk bersama-sama membangun Partai Golkar mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi yang diselengarakan dengan kaidah-kaidah solidaritas, profesionalitas, akuntabilitas dengan tingkat partisipasi seluruh komponen Partai Golkar. Mundurnya Bamsoet (panggilan akrab Bambang Soesatyo) hingga menyisakan Airlangga Hartarto sebagai satu-satunya Calon Ketua Umum yang pada akhirnya terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Golkar 2019-2024 merupakan tonggak sejarah yang sahih bahwa partai ini juga mampu berkorban demi terwujudnya konsolidasi total yang diharapkan. Aklamasi itu sendiri merupakan salah satu alat berdemokrasi dalam menentukan pilihan; aklamasi sama sekali bukan merupakan pertanda kemunduran demokrasi – sebaliknya, merupakan manifestasi demokrasi musyawarah-mufakat khas Indonesia yang telah mengakar kuat dalam tubuh Partai Golkar. Ketua Umum Partai Golkar terpilih periode 2019-2024, Airlangga Hartarto, dalam paparan visi-misinya menitikberatkan arah tujuan Partai Golkar ke depan sebagai partai politik yang berbasis kader dengan mengutamakan pendekatan riset-ilmu pengetahuan, rasionalitas,