[caption id="attachment_33416" align="aligncenter" width="640"]
Ketua Dewan Pakar Partai Golkar HR Agung Laksono, (Foto: suarakarya.co.id/ist) [/caption]
kabargolkar.com, JAKARTA - Ketua Dewan Pakar Partai Golkar HR Agung Laksono, menegaskan tidak adanya mahar politik yang diminta oleh partainya kepada calon kepala daerah yang ingin maju melalui Golkar. Diharapkan, cara ini dapat lebih banyak menjaring calon kepala daerah potensial.
Agung meyakini, dengan dibebaskannya mahar politik, tentunya dapat jauh meringankan beban material yang harus dikeluarkan calon kepala daerah. Hal ini diharapkan, bisa melahirkan pimpinan daerah yang bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).
“Saya pastikan, Partai Golkar tidak lagi meminta mahar kepada calon kepala daerah yang berminat maju dengan bendera Golkar,” kata Agung yang juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) kepada suarakarya.co.id di Jakarta, Rabu (18/12/2019).
Partai Golkar akan menempatkan kader terbaik partainya dan menargetkan menang di lebih separuh daerah di seluruh Indonesia pada pilkada serentak 2020.
“Menghadapi pilkada 2020, Golkar akan menargetkan menang di atas 50 persen. Kita tidak bisa menentukan daerah mana tetapi secara nasional,” kata Ketua Dewan Pakar Partai Golkar hasil munas DPP Partai Golkar 2019 HR Agung Laksono dalam perbincangan dengan suarakarya.co.id, di Kantor PPK Kosgoro 1957, Jakarta, Rabu (11/12/2019).
Menangkan 50 Persen Kepala Daerah
Agung mengemukakan, untuk memenangkan pilkada 2020 Partai Golkar akan menempatkan kader terbaik yang ditentukan atas keberadaan kader tersebut di mata publik dan menurut hasil survei yang dilakukan surveyor profesional yang ditentukan oleh DPP Partai Golkar. “Kita maunya menang, untuk itu dilihat di publik dari hasil survei,” tegasnya.
Berdasarkan hasil Munas DPP Parai Golkar 2019, kata Agung daerah-daerah diminta melakukan musyawarah daerah (musda) untuk melakukan penyegaran partai di masing-masing daerah. Selain melakukan konsolidasi, DPP Partai Golkar akan melihat loyalis kader agar terjaga persatuan dan kesatuan partai.
“Dalam tempo tiga bulan setelah Munas dan sesuai hasil Munas, seluruh daerah harus melaksanakan musda-musda di masing-masing daerah. Sehingga di seluruh provinsi diadakan penyegaran-penyegaran dengan berpedoman kepada PDLT,” ujarnya.
Agung juga mengatakan bahwa Partai Golkar terbuka bagi bakal calon kepala daerah dari luar partai dengan catatan balon tersebut memenuhi ketentuan partai dan survei yang dilakukan DPP Partai Golkar di daerah tersebut.
“Meskipun mengutamakan kader partai, tapi akan dibantu oleh alat bantu hasil survei yang surveyornya dari profesional dan akan ditentukan oleh DPP (Partai Golkar). Di luar partai bisa (balon pada pilkada) kalau kader tidak ada yang lolos dari hasil survei. Jika, jeblok semua (hasil survei kader), tidak tertutup kemungkinan mengambil dari partai lain (atau personal yang memenuhi prasyarat tersebut). Atau, mungkin saja kita berkoalisi karena kurang kursinya (di daerah tersebut),” kata Agung Laksono yang sebelumnya bertemu Ketua Umum DPP Partai Golkar yang juga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
Terkait kader dari luar partai, termasuk perorangan, Agung mengatakan, DPP Partai Golkar tengah menyusun syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh bakal calon yang akan ditempatkan pada laga pilkada 2020