Menko Airlangga Paparkan Isu Perekonomian dan Omnibus Law

Kabar Golkar 19 Desember 2019

[caption id="attachment_33447" align="aligncenter" width="727"]

Kadin Talks yang digelar di Menara Kadin Indonesia (18/12/2019). Menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Haertarto yang dipandu langsung oleh Ketua KADIN Roslan P Roeslani. (Photo/KADIN)[/caption] Kabargolkar.com -��Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan P. Roeslani menyambut baik atas kunjungan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ke acara Kadin Talks sebagai wujud penguatan sinergi dan koordinasi antara pemerintah dan dunia usaha. Isu perekonomian pun menjadi bahasan utama dalam Kadin Talks Kali Ini. Rosan yang memandu langsung jalannya Kadin Talks, memfokuskan pada 2 topik bahasan utama. Pertama, mengenai langkah Indonesia dalam menghadapi gejolak dan ketidakpastian ekonomi global. Kedua, tentang RUU Omnibus Law dan dampaknya terhadap perekonomian tanah air.�� Menko Airlangga mengawali diskusi ini dengan keyakinan bahwa Indonesia mampu memanfaatkan momentum untuk menjadi salah satu negara yang berpengaruh terhadap stabilitas maupun pertumbuhan ekonomi di ASEAN. ��Dalam situasi yang tidak menentu ini, posisi Indonesia dan ASEAN menjadi penting. Saat ini, kawasan yang paling stabil di dunia adalah ASEAN dan menjadi satu-satunya wilayah dengan pertumbuhan di atas pertumbuhan ekonomi dunia. Kita harus memanfaatkan momentum ini,� tuturnya dalam Kadin Talks yang digelar di Menara Kadin Indonesia (18/12/2019). �Selain itu, Ia menjelaskan mengenai pentingnya posisi Indonesia di Asia Pacific, salah satunya terkait perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang telah memasuki tahap penyelesaian. RCEP merupakan kesepakatan trading block terbesar dunia yang meliputi 33% Produk Domestik Bruto (PDB) dunia, 29% perdagangan dunia, dan 48% populasi dunia.� ��Sebelum Indonesia terpilih sebagai negara koordinator, dari 20 bab dalam RCEP hanya selesai 7 bab. Namun, setelah kita yang menangani, 20 bab itu bisa selesai hanya dalam waktu 1 tahun. Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, ini sebuah pencapaian dan kita dipuji oleh berbagai negara,� terang Airlangga.� �Airlangga pun menuturkan, Pemerintah terus berupaya menggerakkan sektor privat yang salah satu kuncinya adalah melalui investasi. �Fungsi anggaran dalam ekonomi kita itu hanya sekitar 14-16%, sementara 84% ada di tangan dunia usaha. Itu yang akan terus kita gerakkan, termasuk dalam kaitannya dengan pembangunan infrastruktur,� lanjutnya.� �Pemerintah juga mendorong klaster Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan sejenisnya. �Pembangunan harus inklusif, tidak untuk dia lagi, dia lagi. Jadi kita akan menguatkan yang di bawah, yaitu UMKM,� tegas Airlangga.� �Lalu, tahun depan anggaran akan dipacu di awal tahun, berbeda dari pola-pola sebelumnya. �Biasanya kan 20%, 40%, 40%. Tahun depan kita akan dorong 40%-nya di depan,� ungkapnya