Menko Airlangga Paparkan Isu Perekonomian dan Omnibus Law
Kabar Golkar 19 Desember 2019
akan terus menjaga sentimen. “Dasar ekonomi itu kan dua hal itu. Untuk sentimen, ini menjadi penting apalagi di Indonesia yang berbasis devisa bebas. Sebagian besar basis investasi di negara kita adalah portofolio yang rentang terhadap faktor sentimen,” terang Menko Perekonomian.
Sementara saat ditanya mengenai Omnibus Law, Menko Airlangga yakin Indonesia bisa memperbaiki ekosistem investasi. Beberapa yang paling penting adalah mengenai ketenagakerjaan, administrasi di pusat dan daerah, dan rezim hukum untuk berbisnis. Paradigma pun diubah, bukan lagi berbasis izin, melainkan berbasis risiko berbisnis. Selama ini untuk berusaha, basis hukum yang digunakan adalah criminal law, Pemerintah akan mengubah menjadi administrative law seperti di pasar modal, perbankan, dan semacamnya. “Kalau melanggar atau bandel, cabut aja izin usahanya. Ini adalah bentuk perubahan, bentuk terobosan, sehingga kasus-kasus pengusaha yang banyak diberi police line dikurangi. Itu yang akan menambah kepastian usaha,” tegas Airlangga. Menko Perekonomian menekankan, restrukturisasi ekonomi yang tengah dijalankan ini sebetulnya pertarungan Indonesia untuk bisa lolos dari middle income trap. Maka, Indonesia harus berani melakukan terobosan-terobosan. “Lalu jika ditanya apa yang akan dilakukan selanjutnya, maka saya menjawab akan terus bekerja sama dengan Kadin. Kalau pengusaha happy, pasti pemerintah happy. Kalau makin banyak pengusaha sukses di daerah, pemerintah pasti senang. Kalau sudah demikian, masa gak paham?” pungkas Airlangga sembari berkelakar. Menko Airlangga Saksikan Penandatanganan Kerja Sama KEK dan KadinDalam kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga menyaksikan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Sekretariat Dewan Nasional KEK dan Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi. Ruang lingkup perjanjian kerja sama tersebut antara lain:1. Meningkatkan investasi di KEK melalui serangkaian kegiatan forum bisnis, road show, dan sosialisasi kepada investor;2. Meningkatkan kapasitas badan usaha pembangunan dan pengelola KEK terkait dengan pengelolaan dan pemasaran KEK melalui serangkaian kegiatan pelatihan, Forum Group Discussion (FGD), studi banding, dan kegiatan lain untuk menarik investasi;3. Memberi masukan dalam rangka evaluasi dan peningkatan daya saing KEK. Saat ini sudah ada 15 KEK di Indonesia, dengan rincian 11 sudah beroperasi dan 4 lainnya sedang tahap pembangunan. 11 KEK yang sudah beroperasi antara lain KEK Arun Lhokseumawe, KEK Sei Mangkei, KEK Galang Batang, KEK Tanjung Kelayang, KEK Tanjung Lesung, KEK Mandalika, KEK Sorong, KEK Morotai, KEK Bitung, KEK Palu, dan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK). Sementara 4 KEK yang sedang tahap pembangunan adalah KEK Tanjung Api-Api, KEK Kendal, KEK Singhasari, dan KEK Likupang. Berdasarkan data dari Sekretariat Dewan Nasional KEK, hingga Desember 2019, Total Komitmen Investasi KEK mencapai Rp95,8 Triliun dan Total Realisasi Investasi KEK sebesar Rp22,2 Triliun. Kemudian Total Realisasi Serapan Tenaga Kerja di KEK sebanyak 8.686 orang. “Kerja sama ini diharapkan bisa
Kabar Golkar adalah media resmi Internal Partai Golkar. kami memberikan layanan media online, media monitoring dan kampanye digital politik untuk Partai Golkar dan seluruh kadernya.