06 Desember 2020
Komisi III DPR Dukung Penanganan Mobil Mewah yang Diproses Polda Jatim
  Administrator
  23 Desember 2019
  • Share :
[caption id="attachment_33630" align="aligncenter" width="448"] Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir[/caption] kabargolkar.com, SURABAYA - Pimpinan dan sejumlah anggota Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Mapolda Jawa Timur, Jumat (20/12/2019).Dalam kunjungan Komisi III itu, para wakil rakyat yang membidangi masalah hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan itu mendukung Polda jatim atas penanganan sejumlah kasus menonjol, termasuk penyitaan beberapa mobil mewah. Rombongan Komisi III DPR kunker ke Jatim dalam rangka reses. Sebelum ke Polda, rombongan kunker ke Kejaksaan Tinggi, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, dan Pengadilan Tinggi setempat. Terlihat di lokasi, di antaranya, ketua rombongan Wakil Ketua Komisi III Adies Kadir, Wakil Ketua Komisi III Desmond J Mahesa, dan Arteria Dahlan. Polda Jatim ini kan diminta bantuan oleh Dispenda (Dinas Pendapatan Daerah) Jawa Timur dalam rangka menertibkan sekitar 600 mobil mewah yang belum membayar pajak, malah ada (yang belum membayarkan pajak mobil) sampai dua tahun dan tiga tahun. Karena diminta bantuan oleh Dispenda, otomatis Polda Jatim ikut membantu, kata Adies Kadir. Mungkin, lanjutnya, Dispenda kesulitan melakukan penagihan pajak ratusan mobil mewah itu kepada pemiliknya, sehingga berinisiatif untuk meminta bantuan kepada kepolisian. Karena (uang pajak) ini pemasukan juga, income bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, karenanya melalui Polda diminta bantuan untuk melakukan penagihan-penagihan, ujar Adies sembari menambahkan intinya mendukung Polda Jatim untuk menertibkan mobil mewah penunggak pajak. Karena itu , politikus Partai Golkar itu mendukung langkah Polda Jatim yang menyita sejumlah mobil mewah yang disinyalir bermasalah pajaknya, juga dokumen-dokumen kendaraannya. Komisi III itu kan harus melihat daripada keinginan masyarakat. Kalau masyarakat tentunya, seperti disampaikan pemerintah melalui Presiden, harus taat pajak. Jadi, pajak-pajak itu juga harus diperhatikan, yang penting tidak mengganggu prosedur-prosedur yang dilakukan oleh pihak Dispenda, tandasnya Adies Kadir. (korannusantara)
Komentar
Tulis Komentar
Kode Acak
Menyajikan berita terhangat dan terpercaya langsung melalui handphone anda
© 2020 Kabar Golkar. All Rights Reserved.