Demokrasi di Persimpangan Jalan; Indonesia Diantara Negara Hukum Atau Negara Demokrasi
[caption id="attachment_33761" align="aligncenter" width="660"]
Buku Terbaru siap terbit dalam beberapa waktu kedepan, karya Kader Golkar Cianjur Firman Mulayadi.[/caption]
Kabargolkar.com - Muncul asumsi yang keliru bahkan berbahaya bahwa dalam sistem demokrasi, "Suara Rakyat adalah Suara Tuhan" (vox populi, vox Dei). Padahal jika dibanding sifat Tuhan Yang Maha Benar, bukankah suara rakyat mayoritas bisa keliru, bias, bahkan dibeli? Dengan demikian, belum tentu suara rakyat adalah suara kebenaran, bijaksana, dan ideal apalagi sama dengan suara Tuhan (vox Dei).
Kemudian, apakah Indonesia negara hukum sekaligus negara demokrasi, negara hukum sekaligus bukan negara demokrasi, atau negara demokrasi sekaligus bukan negara hukum? Pertanyaan ini penting dijawab, sebab akan berimbas pada sikap negara jni dalam memosisikan hukum dan kehendak rakyat.
Akhirnya, ketika kebijakan parpol bertentangan dengan aspirasi rakyat, lalu kemanakah Anggota DPR harus memihak? Sebab, faktanya, Anggota DPR merupakan Wakil Rakyat sekaligus Kader Parpol. Terutama dengan adanya sanksi kebijakan Pergantian Antar Waktu / PAW (recall) dari parpol terhadap Anggota DPR, maka kuasa para elit parpol terhadap Anggota DPR tampak lebih digdaya dibanding kuasa rakyat terhadap Anggota DPR.
Tiga isu besar dan penting tadi dielaborasi dalam buku ini oleh penulisnya yang adalah sarjana dan magister hukum sekaligus aktivis hukum dan demokrasi.
Judul : Demokrasi di Persimpangan Jalan
Penulis : Firman Mulyadi, S.H., M.H.
KATA SAMBUTAN
Ir. H. Aburizal Bakrie
KATA PENGANTAR
H. Bambang Soesatyo, S.E., M.B.A