kabargolkar -
Ali Mazi dan Lukman Abunawas didaulat menjadi narasumber dalam dialog ekonomi yang diinisiasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Sultra, Kamis malam (10/5/2018). Keduanya berbagi ilmu, bagaimana asosiasi pengusaha mampu memaksimalkan perannya dalam pembangunan daerah. Menurut Ali Mazi, ada rumus JITU untuk mengendalikan dan membangun perekonomian Sultra agar potensinya bisa dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat. JITU dimakud adalag Jujur, Iklas, Tekun dan Ulet. “Kalau pemerintahnya, pengusaha, pengurus Kadinnya sudah JITU maka Sultra akan aman dan sejahtera,” kata Ali Mazi. Jika semua punya modal JITU dalam menjalankan perannya, mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia, dirinya sangat yakin masyarakat tidak akan menjadi penonton di daerahnya sendiri seperti kondisi saat ini. “Karena kita punya potensi yang luar biasa untuk hidup lebih baik. Kita punya nikel, punya Wakatobi, kita punya hasil pertanian, kita punya semuanya. Tinggal pembagian peran yang mesti kita perbaiki,” ungkapnya. Di Wakatobi misalnya, potensi wisata itu harusnya diikuti dengan pembangunan sektor investasi seperti hotel dan apartemen. “Bagaimana wisatawan mau datang kalau tidak ada tempat tinggal yang memadai, ” ujarnya. Dalam dialog yang dipandu Ketua Kadin Sultra, La Mandi itu, Lukman Abunawas turut berbagi pengalaman. “Sebagai birokrasi selama kurang lebih 40 tahun, yang saya tahu Sultra punya segalanya untuk maju. Tinggal sinergi antara pengusaha dan pemerintah saja yang masih kurang,” jelasnya. Mestinya kata dia, para pengusaha lokal terus meningkatkan kemampuan, kemudian di saat yang bersamaan pemerintah juga membatasi pekerja asing masuk ke daerah. “Saya ada dibarisan depan untuk memperjuangkan hak tenaga kerja lokal. Jangan mau kekayaan kita justru dinikmati masyarakat dari luar,” tegasnya. Sebagai pemandu dialog, Ketua Kadin Sultra, La Mandisempat menjelaskan tentang kondisi terkini perekonomian Sultra. Termasuk peran pengusaha lokal yang sepertinya teramputasi oleh pihak luar karena kebijakan yang tidak memihak masyarakat lokal. Kata dia, saat Kadin Sultra berdialog dengan anggota DPR RI, Ridwan BAE, tiga bulan lalu, didapatkan sebuah kesimpulan bahwa ekonomi sultra mengalami penurunan. Termasuk peran pengusaha lokal Sultra dalam pengelolaan tambang juga masih minim. Begitu pula yang “main” di perkebunan. Banyak yang katakan punya kebun 1.000 hektar, tapi belum ada yang sejahtera. “Hal-hal ini yang perlu dipikirkan. Harapan kita kedua tokoh ini memikirkan seperti apa ke depannya. Kita semata-mata berdiskusi. Tidak boleh ada yang bertanya terkait Pilgub. Yang kita inginkan malam ini, setelah keduanya paparkan ekonomi sultra, kondisi dan solusinya, tentu yang diharapakn masukan dari semua. Surat sudah ditembuskan ke panwas. Jadi bukan muatab politis,” jelasnya. Dia menambahkan, ada lima unsur penting yang menentukan maju mundurnya perekonomian daerah. Pertama, dari pemerintah, baik provinsi, kabupaten, kota maupun kecamatan. Sekira 80 persen pengusaha menggantungkan nasibnya dari pemerintah (APBD). Kedua politisi, banyak memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi. Ketiga, unsur cendekiawan, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta. “Cendekiawan ini banyak kontribusi yang kita rasakan,” jelasnya