kabargolkar.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo, dalam wawancara eksklusif dengan BBC, menjawab
soal kritikan terhadap dirinya tentang penegakan HAM dan persoalan lingkungan, masalah di Papua, isu pelemahan KPK, menguatnya konservatisme, hingga dinasti politik, omnibus law serta ekonomi.

Dalam kunjungannya ke Yogyakarta, akhir Januari lalu, Presiden Joko Widodo menerima BBC di bandara internasional Yogyakarta yang baru diresmikan untuk wawancara eksklusif serta mengajak berkunjung ke Candi Prambanan.

"... Prioritas yang saya ambil memang di bidang ekonomi terlebih dahulu. Tapi memang bukan saya tidak senang dengan urusan HAM, atau tidak senang dengan lingkungan, tidak, kita juga kerjakan itu," kata Presiden Jokowi kepada wartawan BBC News, Karishma Vaswani.

"Tapi memang, kita baru memberikan prioritas yang berkaitan dengan ekonomi karena rakyat memerlukan pekerjaan. Rakyat perlu ekonominya tambah sejahtera," tambahnya.

Persoalan penegakan HAM, seperti diketahui, menjadi sorotan para pegiat HAM, setelah berbagai kasus dugaan pelanggaran HAM di masa lalu dianggap belum diselesaikan oleh pemerintahan Jokowi.

Para pegiat lingkungan juga menyoroti sejumlah kebijakan pemerintahan Joko Widodo yang dianggap mengorbankan persoalan lingkungan.

Menurut presiden, pada periode kedua pemerintahannya, pihaknya akan fokus pada pembangunan SDM. "Mungkin nanti setelah itu lingkungan, inovasi, kemudian HAM. Kenapa tidak?"

Tapi, "Tidak bisa semuanya dikerjakan, bukan tidak mau, tapi saya memang senang kerja fokus, kerja prioritas," ujarnya.

Dia mengatakan, keinginan pemerintah adalah melindungi semuanya, mulai sisi ekonomi, sosial, budaya, agama, hingga sisi HAM.

"Tetapi kita harus kerja dengan prioritas-prioritas, tidak bisa semuanya berjalan dengan baik, semuanya, satu-satu," ujar Jokowi.

"Tapi memang, kita baru memberikan prioritas yang berkaitan dengan ekonomi karena rakyat memerlukan pekerjaan. Rakyat perlu ekonominya tambah sejahtera.

Dalam bagian lain wawancara, Joko Widodo juga menyinggung soal isu intoleransi. Dia menolak apabila ada yang menyebut pada masa pemerintahannya isu intoleransi meningkat.

"DNA masyarakat Indonesia adalah toleran, moderat, itu yang saya lihat. Bahwa kadang-kadang di bawah, di grass root, ada sedikit gesekan saya kira ya itulah demokrasi," katanya.

Selain itu Jokowi juga bersikukuh bahwa pencalonan diri putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka dalam pilkada Solo bukanlah praktik politik dinasti.

"Dinasti politik itu kalau kita menunjuk anggota keluarga kita untuk menjabat. Misalnya saya menunjuk anak saya jadi menteri, tapi kalau seorang keluarga, anak, misalnya, mendaftarkan diri, berpartisipasi dalam pilkada, yang menentukan rakyat bukan Jokowi," kata Jokowi.

"Saya tidak akan kampanye untuk anak saya," tegasnya.

Berikut petikan wawancara dengan Presiden Joko Widodo :

Omnibus Law

Anda memiliki rencana untuk menerbitkan Omnibus Law, yang merupakan perubahan sejumlah undang-undang. Apa visi Anda dengan Omnibus Law ini?

Kita ingin menyederhanakan perizinan dan birokrasi, kita ingin kecepatan, sehingga diperlukan sebuah harmonisasi undang-undang sehingga muncul kecepatan pelayanan, muncul kecepatan dalam membuat kebijakan, sehingga Indonesia akan bisa lebih cepat dalam merespon perubahan-perubahan dunia yang ada.

Kita ingin melayani investor secepat-cepatnya, baik investor lokal maupun investor dari negara lain, saya kira arahnya ke sana.

Yang kedua kita juga ingin dalam periode kedua ini konsentrasi kepada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)