Banyak yang menentang Omnibus Law ini. Serikat Buruh menentangnya dengan alasan undang-undang Cipta Lapangan Kerja mengurangi hak-hak buruh. Aktivis lingkungan mengatakan Omnibus Law menguntungkan pengusaha. Anda yakin akan mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)?

Dalam negara demokrasi saya kira wajar, ada yang setuju ada yang tidak setuju, ada yang senang ada yang tidak senang, biasa.

Saya sudah mengalaminya sejak wali kota, sejak gubernur, dan presiden, jadi saya anggap itu biasa dalam alam demokrasi.

Di negara demokrasi, kalau ada masukan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan, itu akan kita jadikan untuk masukan.

Mengenai tenaga kerja juga akan dijadikan sebagai masukan. Nanti akan saya sampaikan pada DPR, parlemen, bahwa ini ada komplain seperti ini, saya kira dalam alam demokrasi, buat saya biasa, yang paling penting kita bisa mengelolanya dengan baik.

Jadi Omnibus Law akan disahkan tahun ini ?

Perkiraan saya maksimal enam bulan setelah ini selesai, I nsya Allah .

UU KPK

Dalam pemilihan umum tahun 2014 Anda berjanji akan memberantas korupsi. Namun tahun lalu Anda tidak menghentikan DPR mengesahkan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru yang kontroversial, padahal Anda bisa dan memiliki peluang menghentikannya. Mengapa Anda tidak melakukannya?

Saya kira itu inisiatif dari DPR, itu inisiatif dari parlemen, sembilan fraksi yang ada di parlemen semuanya setuju.

Harus dilihat politiknya, jangan hanya dilihat yang berkait dengan korupsinya. Posisi ini yang harusnya masyarakat tahu, bahwa ini inisiatif DPR, bukan inisiatif pemerintah.

Tapi saya melihat memang KPK itu perlu adanya pengawasan. Saya juga diawasi kok oleh DPR, lembaga lain juga diawasi, sekali lagi di alam demokrasi check and balances is very important .

Sejumlah investor asing mengatakan bahwa mereka khawatir Anda tidak lagi berkomitmen dalam memerangi korupsi dengan disahkannya UU KPK yang baru.

Tidak, saya kira tidak seperti itu, akan kita lihat...ini kan baru dimulai, akan kita lihat setahun ke depan, akan kita lihat dua tahun ke depan, tiga tahun ke depan seperti apa.

Baru dimulai jangan pesimis dulu...tidak boleh, kita harus tahu bahwa itu memang produk inisiatif dari DPR.

Kalau memang nantinya itu dianggap melemahkan KPK ya bisa dilakukan review di DPR.

Kalau DPR tidak bisa melakukan, bisa juga lewat Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) oleh presiden.

Saya kira ini ada banyak pilihan-pilihan, tapi kita lihat berjalan ini dulu. Jangan KPK baru bekerja sebulan dua bulan sudah diberi komentar yang pesimis. Ini saya kira gak fair .

Apakah Anda akan menerbitkan peraturan untuk memperkuat KPK?

Ada beberapa alternatif saya sampaikan. [UU KPK baru] sudah di judicial review di Mahkamah Konstitusi, itu pertama.

Kalau nanti dikabulkan berarti bisa selesai. Yang kedua oleh review di DPR, juga bisa dilakukan. Yang ketiga juga bisa perlu dari presiden kalau itu dalam keadaan genting. Saya kira opsi-opsi itu ada, sekali lagi ini demokrasi.

Investasi Asing

Anda telah mengatakan akan membuka beberapa sektor untuk investasi asing, seperti alas kaki, garmen, telekomunikasi dan teknologi. Tapi kenyataan di lapangan, ekonomi Indonesia kini lebih tertutup dibandingkan dulu. Lalu kenapa investor asing harus menanamkan modalnya di Indonesia?

Tidak ada seperti itu, tidak ada niat sedikitpun untuk kita ini tertutup. Kita adalah negara yang terbuka, investasi kita layani dengan baik.

Kalau masih ada komplain dari investor tentu saja regulasinya kita perbaiki,