[caption id="attachment_5790" align="aligncenter" width="798"] Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Mahyudin. (FOTO: RILIS.ID/Yayat Cipasang)[/caption]   kabargolkar.com - Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Mahyudin, sepakat dengan rencana Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pemberantasan Terorisme. Alasannya, situasinya kini sudah darurat. "Kalau darurat negara dan warga terancam, Presiden bisa mengeluarkan perppu kalau memang DPR tidak ada indikasi atau tanda-tanda menyelesaikan ini," ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (14/5/2018). "Saya kira solusi yang paling cepat, ya," tambahnya. Presiden sebelumnya mewacanakan menerbitkan Perppu Terorisme, jika rancangan undang-undangnya (RUU) tak kunjung disahkan di Senayan, Juni 2018. Pernyataan dilontarkan menyusul terjadinya serangkaian teror di Surabaya, Minggu (13/5) hingga pagi tadi. Wakil Ketua MPR ini khawatir nyawa masyarakat dan aparat terancam, bila RUU tak kunjung rampung. "Jangan dianggap kalau polisi, misalnya represif, dianggap melanggar HAM. Tapi kalau polisi mati, tidak melanggar HAM," tegasnya. Kata Mahyudin, polisi juga memiliki hak asasi manusia (HAM). "Seperti yang kemarin meninggal di Mako Brimob. Ini harus diantisipasi, jangan berlarut-larut tidak selesai," pungkas dia. [bambang]   sumber berita