Kabar NasionalKabar DaerahKabar ParlemenKabar Karya KekaryaanKabar Sayap GolkarKagol TVKabar PilkadaOpiniKabar KaderKabar KabarKabar KabinetKabar UKMKabar DPPPojok Kagol Kabar Photo
KABAR KADER
Share :
Politik Gula Bertentangan Dengan Tujuan Ketahanan Pangan
  Nyoman Suardhika   27 Mei 2020
Credit Gambar / Trubus

Oleh: Tonny Saritua Purba

Kabargolkar.com -
 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor
: 27 tahun 2017 yang menetapkan harga acuan gula petani (HPP) 9.100 per kg dan Harga Eceran Tertinggi (HET) gula di tingkat konsumen 12.500 per kg. Ketetapan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk Harga Eceran Tertinggi (HET) gula pasir berlaku untuk pasar ritel modern dan distributor gula adalah Rp 12.500/kg.

Kebijakan tersebut akan membuat harga tebu di tingkat petani tertekan dan menurut petani tebu BEP (balik modal) di kisaran harga Rp. 10.600 - Rp. 11.600/kg. Kebijakan Kemendag yang tidak memberikan perlindungan kepada petani tebu tapi justru HET relatif tidak jauh berbeda dengan harga BEP (balik modal).

Disamping itu produksi gula dari para petani tebu dinilai pemerintah tidak berkualitas masih dibawah standar SNI sehingga dibeli dengan harga murah.

Apa yang terjadi dengan petani tebu bisa menegaskan satu hal bahwa politik gula belum berorientasi pemenuhan kesejahteraan petani. Politik gula yang tidak berpihak pada kesejahteraan petani dapat memberikan dampak yang lebih luas, mengurangi jumlah petani tebu.

Para petani tebu dapat beralih profesi ke bidang pertanian lainnya sehingga dapat mengurangi jumlah lahan pertanian tebu. Akibatnya, Negara kita akan semakin kekurangan pasokan gula dari dalam negeri yang dihasilkan para petani padahal kebutuhan gula nasional semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Kebutuhan gula nasional sekitar 5,7 juta ton, dengan perincian sebesar 2,8 juta ton untuk kebutuhan konsumsi dan 2,9 juta ton untuk kebutuhan industri. Dari sisi produksi, produksi gula dalam negeri diperkirakan hanya sekitar 2,2 juta ton sehingga kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk memenuhi kekurangan pasokan gula di dalam negeri adalah dengan melakukan impor.

Kebijakan impor gula bisa sebagai solusi mengantisipasi kekurangan gula untuk kebutuhan industri makanan dan minuman dan kebutuhan rumah tangga, namun kebijakan ini bisa berdampak negatif bagi petani tebu. Dari sisi harga, harga gula produksi dalam negeri bisa semakin murah sehingga dapat mengancam kesejahteraan petani tebu. Apalagi membanjirnya produk gula impor, karena lebih murah maka masyarakat akan beralih membeli gula impor.

Sebenarnya posisi petani tebu sangat menentukan, para petani tebu adalah penghasil bahan baku bagi pabrik gula. Petani tebu skala kecil atau petani gurem belum sepenuhnya menikmati kesejahteraan jika melihat harga jual petani tebu yang rendah sementara modal yang dikeluarkan petani tebu juga tidak jauh berbeda dengan harga jualnya.

Petani tebu skala kecil umumnya tidak memiliki akses langsung ke pabrik gula tetapi melalui penebang (pemborong), ini juga yang menjadikan biaya produksi semakin besar ditanggung petani tebu.

Di sisi lain para distributor yang menentukan harga gula di pasar, membentuk dan mempermainkan harga gula. Sehingga ketika harga gula di pasar tinggi maka keuntungan akan dinikmati oleh mereka dan bukan oleh petani tebu, meskipun permintaan gula di pasar tinggi sementara pasokan gula berkurang, petani tebu tidak akan mendapatkan keuntungan sehingga berdampak semakin menurunnya kesejahteraan petani tebu.

Berdasarkan UU No

Kabar Golkar adalah media resmi Internal Partai Golkar. kami memberikan layanan media online, media monitoring dan kampanye digital politik untuk Partai Golkar dan seluruh kadernya.
About Us - Advertise - Policy - Pedoman Media Cyber - Contact Us - Kabar dari Kader
©2023 Kabar Golkar. All Rights Reserved.