11 Juli 2020
Partai Golkar Harus Tolak RUU HIP di DPR
  Bambang Soetiono
  31 Mei 2020
  • Share :
Khalid Zabidi, kader Partai Golkar dan Pemimpin Redaksi KabarGolkar.com

Oleh: Khalid Zabidi*

kabargolkar.com, JAKARTA - Fraksi Partai Golkar di DPR harus memasukan TAP MPRS No XXV Tahun 1966 yang menyatakan PKI sebagai partai terlarang dan melarang setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan ideologi atau ajaran komunisme, marxisme dan leninisme pada pembahasan RUU HIP (Haluan Ideologi Pancasila) pada masa persidangan mendatang sebagai cerminan penghayatan terhadap nilai luhur Pancasila sebagai dasar berdirinya Partai Golkar.

Apabila pembahasan RUU HIP diteruskan tanpa memasukan kembali rujukan TAP MPRS No XXV Tahun 1966 tersebut sama saja sedang menghilangkan jejak sejarah bangsa Indonesia, sejarah bedirinya Golkar tentang pemberontakan oleh PKI dengan ajaran komunisme, marxisme dan leninismenya.

Jangan sampai ada penumpang gelap dari kelompok-kelompok politik tertentu dalam pembahasan RUU HIP sehingga menambah krisis politik baru
ditengah-tengah rakyat dan negara sedang menghadapi krisis multidimensi ini yang dapat memecah belah rakyat dan bangsa Indonesia.

Fraksi Partai Golkar dan DPR harus mawas diri, waspada dan hati-hati dalam menentukan langkah dan keputusan politiknya terkait pembahasan RUU HIP ditengah dinamika politik global yang sedang mengalami pancaroba ini agar Indonesia tetap mampu kokoh dan bersatu menghadapi segala ancaman dan tantangan perubahan arah politik dunia.

Maka dengan itu sudah semestinya kader Partai Golkar harus solid menolak semua pembahasan terkait dengan RUU HIP di DPR.

-----

* Penulis adalah kader Partai Golkar dan Pemimpin Redaksi KabarGolkar.com

Komentar
Tulis Komentar
Kode Acak
Menyajikan berita terhangat dan terpercaya langsung melalui handphone anda
© 2020 Kabar Golkar. All Rights Reserved.