28 Januari 2021
Swasembada dan Kemandirian yang tinggal Kenangan (?)
  Nyoman Suardhika
  12 Januari 2021
  • Share :
Credit Photo / Edukasi 101

OLEH: Kurniawan Jatmika

Kabargolkar.com - 
Indonesia adalah negeri yang dikaruniai begitu banyak oleh Tuhan penguasa semesta Alam. Hampir tidak ada sumber daya di muka bumi ini yang tidak ada di Indonesia. Mulai dari sumber daya fisik berupa komoditas hutan, tambang, hasil laut, hasil pertanian hingga sumber daya non-fisik berupa gotong royong, keramahtamahan, dan kecerdasan manusianya.

Dalam ranah kaitannya dengan sumber daya fisik tentulah pernah kita ingat bahwa Indonesia telah pernah mengalami masa swasembada pangan pada periode 1984 di masa bapak Presiden Soeharto (1) kemudian dilanjutkan pada periode 2019 oleh bapak Presiden Jokowi (2). Kemandirian pangan ini kemudian menjadi modal untuk pembangunan sumber daya non fisik.

Ketika kita menggali lebih lanjut mengenai sumber daya non fisik tentulah harus diingat bahwa Indonesia adalah negara dengan populasi terbesar ke-4 setelah China, India dan Amerika Serikat (3). Cita-cita bahwa tahun 2045 terwujud generasi Emas Indonesia (dengan surplus penduduk usia produktif) dicanangkan oleh Mendikbud Bapak M Nuh di tahun 2012 ditandai dengan diluncurkannya Kurikulum 2013 (4).

Pada perjalanannya kurikulum ini mengalami banyak sekali perubahan mulai era bapak M Nuh sendiri, era bapak Anies Baswedan, hingga terakhir di era bapak Nadiem Makariem. Keinginan untuk mewujudkan lulusan yang mempunyai kemampuan holistik di ranah pengetahuan, ketrampilan dan sikap ditandai dengan makin kompleksnya instrumen perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi yang dibebankan kepada guru (5).

Dalam menyikapi realitas dan kompleksitas Kurikulum 2013 yang terjadi bermunculanlah inovasi alat bantu pembelajaran (learning management system) dari segenap penggiat pendidikan yang tersebar di banyak forum sosial media seperti facebook, whatsapp, maupun telegram. Bahkan ada beberapa pihak yang mewujudkan inovasi tersebut dalam bentuk software yang implementasinya tersebar di banyak daerah di Indonesia. Sebagai contoh ada inovasi dari PGRI (6), dari PT Renjana Abi Yasa (7), dan dari banyak perusahaan penggiat pendidikan yang kesemuanya dikembangkan 100% oleh praktisi IT dalam negeri.

Namun kemudian masa pandemi Covid-19 menerpa di awal tahun 2020 sehingga seakan memporak-porandakan inovasi yang terjadi karena tidak dimungkinkannya Proses Belajar Mengajar (PBM) tatap muka. Para pendidik dan peserta didik kemudian dipaksa memaksimalkan ulang peran alat bantu pembelajaran dengan segala fasilitas online yag tersedia, di antaranya : Zoom, Microsoft Team, Google Meet, Google Class, Whatsapp, hingga Email yang mana hampir semuanya adalah produk dari korporasi asing.

Sampai di titik ini saja sudah jelas ketertinggalan Indonesia di bidang infrastruktur penunjang pelaksanaan pembelajaran dibanding negara asing. Kondisi ini pun kemudian diperparah dengan penunjukan langsung Google sebagai penyedia layanan tunggal pembelajaran oleh Pusdatin Kemdikbud pada Desember 2020 (8). 

Alih-alih mendukung kemandirian Indonesia dengan menjadikan pemain dalam negeri sebagai partner utama, Kemdikbud telah sangat gegabah menjadikan satu korporasi asing sebagai pemain tunggal dalam pelaksanaan pembelajaran di era pandemi ini. Di mana ternyata kemudian kebijakan tersebut telah diteruskan kepada seluruh instansi dinas pendidikan di bawahnya dengan diterbitkannya Surat Edaran (SE) Sekretaris Jenderal Kemdikbud Nomor 37 tahun 2020 (9).

Kebijakan ini kemudian dikuatirkan menjadi langkah mundur seperti yang kita lihat di banyak sektor lain, di mana akhirnya Sumber Daya Manusia terbaik Indonesia kemudian menjadi budak korporat di bawah cengkeraman banyak korporasi asing yang menguasai sumber daya Indonesia. Sesuatu yang sangat bertentangan kalau dikorelasikan dengan tujuan pendidikan kita bahwa di tahun 2045 kita bisa menjadi bangsa mandiri dan berdaya saing kuat dengan didukung oleh generasi Emas Indonesia.

Tentunya hal ini patut untuk digarisbawahi dan kalau perlu dikoreksi sebelum terlambat. Semoga menjadi perhatian untuk pihak terkait yang menjadi stakeholder pendidikan Indonesia. Jangan sampai kita merdeka (swasembada) secara pangan, tapi hakikatnya sumber daya manusia kita dijajah dalam bentuk teknologi.

referensi :

1. https://ekonomi.bisnis.com/read/20190610/99/932429/warisan-swasembada-pangan-pak-harto-membuat-indonesia-berdaulat
2. https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=3621
3. https://www.census.gov/popclock/print.php?component=counter&sec_ak_reference=18.e60fea5.1574146349.b558089
4. https://www.nu.or.id/post/read/42300/m-nuh-kurikulum-2013-songsong-generasi-emas
5. https://nasional.tempo.co/read/625307/ombudsman-kurikulum-2013-membebani-guru-dan-siswa
6. http://pgrislc.com/
7. https://garudalearning.com/web/
8. https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/12/tingkatkan-akses-layanan-pembelajaran-kemendikbud-luncurkan-akun-pembelajaran-belajarid
9. https://www.kemdikbud.go.id/main/files/download/2d095851abb1db9


Kurniawan Jatmika, adalah Ketua DPD AMPI Kota Mojokerto

Komentar
Tulis Komentar
Kode Acak
Menyajikan berita terhangat dan terpercaya langsung melalui handphone anda
© 2020 Kabar Golkar. All Rights Reserved.