3. Adanya lembaga atau kelompok tani di setiap Desa yang berfungsi untuk membantu petani dalam memperoleh informasi terbaru tentang bidang pertanian yang sedang diusahakan atau bidang pemasaran atau membantu dalam aktivitas pengolahan produk. Adanya kelembagaan bisa menjadi bagian dari program penguatan ekonomi di tingkat desa. Jika semakin terjamin kehidupan petani maka semakin besar pula peluang bagi para pemuda untuk kembali ke desa.

4. Dibutuhkan Penyuluh Pertanian di setiap Desa yang bertugas bukan hanya untuk membantu petani dalam menyerap bantuan dari Kementan tapi juga ikut membangun SDM dan keterampilan para petani seperti mengajarkan cara budidaya, kesuburan tanah, membuat pupuk, penangkaran benih serta pengendalian hama penyakit tanaman termasuk juga membimbing petani agar mau belajar bidang distribusi dan penjualan.

5. Pemerintah harus melindungan lahan sawah yang ada di daerah, bisa dijadikan sebagai lahan sawah abadi yang tidak boleh dikonversi dan dialih fungsikan. Pemerintah bisa memberikan berupa insentif jika lahan sawahnya ditetapkan sebagai abadi atau masuk dalam peta lahan sawah yang dilindungi Pemerintah, misalnya diwujudkan dalam bentuk subsidi harga jual hasil panen petani, tapi pemberian insentif tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara, jika Pemerintah tidak mau memulainya maka lahan pertanian akan selalu terkonversi, pada saat kehidupan petani sulit maka yang bisa dijadikan rupiah adalah dengan menjual lahan sawahnya, atau minimal petani menggadaikan sawahnya ke pihak ketiga yang secara perlahan juga akan terjual jika pinjamannya semakin besar.

Tonny Saritua Purba, SP adalah Ketua Bidang Pertanian Dewan Pimpinan Nasional SOKSI