Kabar NasionalKabar DaerahKabar ParlemenKabar Karya KekaryaanKabar Sayap GolkarKagol TVKabar PilkadaOpiniKabar KaderKabar KabarKabar KabinetKabar UKMKabar DPPPojok Kagol Kabar Photo
KABAR KADER
Share :
MENGUJI KEBIJAKAN HARGA GABAH PEMERINTAH Rp 6.500 Per KILOGRAM
  Adi   28 Maret 2025
Toni purba kader golkar
dan dikeringkan segera, jika tidak, maka gabah akan rusak bahkan tidak bisa diproses menjadi beras, jika diprosespun akan membuat beras berbintik hitam sehingga kwalitas beras rdndah dengan harga jual yang rendah.

 

*Dari beberapa kendala yang dijelaskan di atas, apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah agar kesejahteraan petani bisa lebih baik lagi ?*

 

Kebijakan pemerintah sebelumnya adalah melibatkan pihak ketiga dalam penyerapan gabah petani, setelah gabah petani diserap oleh pihak ketiga tentu dengan harga dibawah harga tetapan pemerintah, selanjutnya gabah tersebut akan dikirim oleh pihak ketiga ke Bulog dengan tetapan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah. 

 

Sementara kebijakan terbaru tidak melibatkan pihak ketiga karena Bulog langsung menyerap gabah petani atau petani yang langsung jual ke Bulog.

 

Melihat kebijakan  saat ini tanpa adanya pihak ketiga maka perlu ada gagasan kepada pemerintah untuk membangun kembali Koperasi Unit Desa (KUD) yang beranggotakan petani, koperasi tersebutlah yang akan menyerap gabah petani. Jika saat ini penjualan gabah dilakukan langsung oleh Bulog atau petani jual langsung ke Bulog tentu tidak akan efisien dan efektif dari sisi waktu, tenaga dan biaya.

 

Gagasan lainnya adalah petani padi perlu dikapitaliasi, jadikan hilirisasi mulai dari penanaman, budidaya pasca panen, proses penggilingan beras dan menjadi produk kemasan. Jika petani hanya menanam saja, tidak petani mau masuk ke distribusi dan produksi maka kondisi tersebut akan membuat petani sulit untuk sejahtera.

 

Selain kebijakan mengenai harga gabah, pemerintah juga perlu memperhatikan ide dan gagasan tentang menanam padi gogo di lahan kering. Adanya kebijakan pemerintah tentu bertujuan untuk mensejahterakan petani, selain itu tujuan kebijakan agar cita-cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ingin secepatnya meraih swasembada beras.

 

Petani bisa menanam padi di lahan kering asalkan pemerintah memberikan ijin kepada petani untuk menggarap di lahan pemerintah. Jika kebijakan tersebut bisa dilaksanakan maka produksi beras bukan hanya dari sawah saja, tapi juga bisa diproduksi dari lahan kering, dengan menanam varietas padi gogo di lahan kering maka defisit beras bisa diatasi.

 

Penulis :

Tonny Saritua Purba

- Alumni IPB University

- Ketua Bidang Tani dan Nelayan Depinas SOKSI

- Anggota Pokja Bidang Tani dan Nelayan DPP Partai Golkar

Kabar Golkar adalah media resmi Internal Partai Golkar. kami memberikan layanan media online, media monitoring dan kampanye digital politik untuk Partai Golkar dan seluruh kadernya.
About Us - Advertise - Policy - Pedoman Media Cyber - Contact Us - Kabar dari Kader
©2023 Kabar Golkar. All Rights Reserved.