Adhe Nuansa Wibisono, Ph.D
Tenaga Ahli Fraksi Partai Golkar DPR-RI,
Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri DPP AMPI

KabarGolkar - Teori linkage politics yang digagas James N. Rosenau (1969) menegaskan bahwa partai politik berperan sebagai linkage agent yang vital dalam mentransmisikan kepentingan, ideologi, dan aspirasi konstituennya langsung ke dalam proses formulasi kebijakan luar negeri. Partai Golkar di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia mengaktualisasikan teori ini melalui pendekatan yang komprehensif dan multilevel. Sebagai partai dengan basis pemerintahan dan jaringan ekonomi yang kuat, Golkar memainkan peran ganda melalui berbagai institusi: DPP Partai Golkar sebagai perumus strategi politik luar negeri, Fraksi Golkar di DPR RI sebagai pengawal kebijakan melalui fungsi legislasi dan anggaran, serta Komisi I DPR RI sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengarahkan diplomasi Indonesia yang berprinsip bebas-aktif.

Tidak hanya melalui jalur formal, sayap kepemudaan Partai Golkar juga aktif membangun multitrack diplomacy dan people-to-people connections dengan berbagai negara, khususnya di kawasan ASEAN. Pendekatan multisektor ini memungkinkan Golkar tidak hanya menjadi artikulator kepentingan ekonomi nasional tetapi juga penjaga stabilitas diplomasi Indonesia dalam percaturan global, sekaligus memastikan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia tetap selaras dengan kepentingan pembangunan nasional dan stabilitas kawasan.

Partai Golkar dan Gagasan Diplomasi Lunak
Partai Golkar menegaskan konsistensinya dalam mendorong politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif dengan mengedepankan diplomasi lunak (soft diplomacy) sebagai solusi utama berbagai konflik internasional. Usulan ini tidak hanya retorika, tetapi diimplementasikan di berbagai lini, dari tingkat tinggi hingga grassroot. Di tingkat kebijakan strategis, Ali Mochtar Ngabalin, Ketua Bidang Kebijakan Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional DPP Partai Golkar, mengusulkan Presiden Prabowo Subianto menerapkan soft diplomacy melalui penyelesaian konflik melalui dialog tanpa senjata untuk meredakan ketegangan Israel-Iran. Gagasan ini dinilai selaras dengan tradisi Indonesia sebagai juru damai sejak Konferensi Asia Afrika 1955.

Komitmen pada dialog ini tidak hanya untuk konflik Timur Tengah. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Fraksi Golkar, Dave Laksono, secara konsisten mendorong penyelesaian sengketa Laut China Selatan melalui pendekatan diplomasi dan dialog multilateral. Menyongsong KTT ASEAN 2025, ia menekankan pentingnya konsolidasi internal ASEAN untuk memperkuat posisi tawar dalam negosiasi Code of Conduct (CoC) dengan China. Laksono menegaskan bahwa CoC harus secara tegas melindungi kedaulatan dan kepentingan nasional, termasuk hak nelayan Indonesia, sambil menjaga stabilitas kawasan. Ia juga mendorong peran aktif Indonesia sebagai mediator dalam ketegangan bilateral, seperti antara Thailand dan Kamboja, untuk mencegah eskalasi yang mengancam stabilitas regional dan warga negara Indonesia.

Di jalur diplomasi non-pemerintah, Said Aldi Al Idrus sebagai Ketua Umum PP AMPG aktif membangun people-to-people connections. Di Singapura, ia bertemu mantan Presiden Halimah Yacob untuk berdiskusi tentang penguatan kepemimpinan pemuda dan pertukaran best practices governance. Di Malaysia, ia menjalin kerja sama pendidikan politik "Malindo" dengan Pemuda UMNO pimpinan Datuk Dr