KabarGolkar - Sebagai Ketua DPRD Provinsi NTB, sebagai kader Partai
Golkar, dan terutama sebagai sesama perempuan yang memahami tidak ringannya jalan pengabdian di ruang publik, saya merasa perlu menyampaikan pandangan secara jernih mengenai kiprah Hj. Sari Yuliati.

Pernyataan ini bukan semata karena beliau adalah kolega politik. Bukan pula karena kedekatan kepartaian. Lebih dari itu, ini adalah tanggung jawab moral untuk menempatkan kebenaran secara proporsional, agar masyarakat tidak dibawa pada penilaian yang sempit, apalagi oleh suara-suara yang tidak berdiri di atas data, rekam jejak, dan manfaat nyata.

Hj. Sari Yuliati adalah salah satu putri terbaik yang diberi amanah oleh masyarakat Nusa Tenggara Barat, khususnya dari Dapil NTB II Pulau Lombok. Amanah itu tidak berhenti sebagai simbol keterwakilan, tetapi diwujudkan melalui kerja-kerja nyata: memperjuangkan aspirasi masyarakat di bidang pendidikan, infrastruktur, sosial, pertanian, perumahan, beasiswa, persoalan hukum, dan berbagai kepentingan rakyat lainnya.

Kualitas dan bobot pengabdian itu semakin terbaca ketika beliau dipercaya menduduki posisi strategis sebagai Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Golkar untuk sisa masa jabatan 2024–2029. Penetapan ini bukan perkara kecil. Ia mencerminkan pengakuan kelembagaan terhadap kapasitas, pengalaman, jejaring, dan integritas politik yang telah dibangun dalam waktu panjang. 

Di saat yang sama, kepercayaan Partai Golkar kepada beliau sebagai Bendahara Umum DPP Partai Golkar periode 2024–2029 menunjukkan bahwa kiprah Hj. Sari Yuliati bukan hanya dihitung di daerah, tetapi juga diperhitungkan dalam struktur politik nasional. 

Karena itu, ketika belakangan muncul suara yang mencoba mengecilkan peran dan dampak beliau, saya memandang hal tersebut perlu disikapi secara dewasa, tetapi juga tidak boleh dibiarkan menjadi kabut yang menutup fakta. Kritik dalam politik adalah hal biasa. Tetapi mengerdilkan kerja seseorang tanpa membaca jejak pengabdiannya adalah bentuk ketidakadilan pengetahuan.

Faktanya, berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat telah diperjuangkan dan dikawal. Dalam bidang pendidikan, misalnya, Hj. Sari Yuliati hadir menyalurkan beasiswa Program Indonesia Pintar sebagai bagian dari aspirasi tahun 2026 bagi siswa di NTB.  Dalam bidang perumahan rakyat, beliau juga menyalurkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Lombok sebagai upaya memperbaiki rumah tidak layak huni dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.  Bahkan pada isu sanitasi berbasis masyarakat, beliau turut menegaskan pentingnya kehadiran negara untuk warga yang masih menghadapi keterbatasan akses sanitasi. 

Maka, tidak tepat bila kerja panjang seperti ini dibaca secara kecil. Tidak adil bila manfaat yang telah dirasakan masyarakat dipersempit hanya karena perbedaan sudut pandang politik.

Sebagai sesama perempuan, saya juga ingin menegaskan satu hal: perempuan dalam politik sering kali bekerja dua kali lebih keras untuk diakui separuhnya saja. Ketika seorang perempuan mampu menembus ruang kepemimpinan nasional, membawa nama NTB, dan tetap menjaga hubungan aspiratif dengan masyarakat, maka yang patut kita lakukan bukan merendahkan, melainkan membaca secara adil. 

Kita boleh berbeda pilihan. Kita boleh berbeda gaya. Tetapi kita tidak boleh kehilangan kejujuran dalam menilai kerja.

Hj