Kebijakan pemerintah sebelumnya adalah melibatkan pihak ketiga dalam penyerapan gabah petani, setelah gabah petani diserap oleh pihak ketiga tentu dengan harga dibawah harga tetapan pemerintah, selanjutnya gabah tersebut akan dikirim oleh pihak ketiga ke Bulog dengan tetapan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah. 

Sementara kebijakan terbaru tidak melibatkan pihak ketiga karena Bulog langsung menyerap gabah petani atau petani yang langsung jual ke Bulog, tanpa adanya pihak ketiga maka perlu ada gagasan kepada pemerintah untuk membangun kembali Koperasi Unit Desa (KUD) yang beranggotakan petani, koperasi tersebutlah yang akan menyerap gabah petani. Jika saat ini penjualan gabah dilakukan langsung oleh Bulog atau petani jual langsung ke Bulog tentu tidak akan efisien dan efektif dari sisi waktu, tenaga dan biaya.

Termasuk masalah klasik dari petani padi adalah masalah lahan, rata-rata kepemilikan sawah petani sekitar 1/3 hektar, dengan luas sawah sekecil itu tentu hasil panen juga tidak bisa menutupi kebutuhan hidup sehari-hari dan dominan petani padi adalah penyewa lahan, petani penggarap dan buruh tani.

Gagasan lainnya adalah petani padi perlu dikapitaliasi, jadikan hilirisasi mulai dari penanaman, budidaya, pasca panen, proses penggilingan gabah menjadi beras dan menjadi produk kemasan. Jika petani hanya menanam saja, petani tidak masuk kke bidang distribusi dan pemasaran maka petani sulit untuk sejahtera.

Penulis :

- Fungsionaris DPP Partai Golkar

- Ketua Bidang Tani dan Nelayan Depinas SOKSI