kabargolkar.com, JAKARTA - Data resmi pemerintah terkait jumlah kasus positif covid-19 setiap hari terus disampaikan. Hingga Senin (6/3/3020), pemerintah mengumumkan 2.491 kasus positif virus corona di Indonesia.

Namun Komisi VIII DPR menilai bisa jadi data yang diungkap pemerintah itu hanyalah fenomena gunung es dari realitas sesungguhnya yang terjadi di masyarakat.

Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily mengatakan hal itu disebabkan karena kita tidak dapat mendeteksi lebih luas berapa jumlah yang pasti dari positif Covid-19.

“Dalam rapat Komisi VIII dengan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Penanganan Covid 19, saya secara tegas mengusulkan agar uji atau tes Covid 19 harus lebih masif,” kata dia.

“Tanpa ada tes atau uji Covid 19 secara masif, kita tidak pernah tahu berapa jumlah yang terjangkit virus ini,” ujarnya lagi.

Ace masih berpatokan untuk tetap mempercayai rapid test yang diupayakan pemerintah. Dan itu seharusnya, ujar dia, bisa menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat.

“Terus terang, saya sangat tidak puas dengan respon Kepala BNPB. Memang Rapid test tidak menyembuhkan, tp dengan itu kita dapat mengetahui positif atau tidaknya seseorang. Dengan itu, kita dapat ambil tindakan yg tepat. Apakah tindakan medis atau diminta isolasi diri,” ungkapnya.

Sementara soal akurasi dengan alat rapid test, swab, PCR ataupun apa pun, kata Ace, yang penting ada tes secara akurat yang sifatnya massif.

“Tentu yg diprioritaskan adalah ODP dan PDP terutama tenaga medis yg berjuang di garda terdepan menangani Covid 19 ini,” jelasnya.

Ace meminta pemerintah terus berfokus pada penanganan kesehatan seperti penyediaan RS, alat medis-medis seperti APD, ventilator, masker dan lain-lain.

“Harus segera didistribusikan ke daerah-daerah. Pemerintah pusat sudah melakukan realokasi anggaran. Pemerintah daerahpun juga demikian,” tandasnya. [pojoksatu]