Daerah sebagai penyangga UMKM. Dalam skema ini, ketiga aktor tersebut di arahkan untuk menjadi penyerap hasil produksi pelaku UMKM. Langkah ini bertujuan untuk mendukung tahap pemulihan dan konsolidasi usaha UMKM untuk kembali sehat.

“Stakeholder yang terlibat dalam penyaluran subsidi ini cukup banyak dan kompleks. Sehingga, selain data mutakhir, kolaborasi yang terarah antara pemerintah dan berbagai pelaksana kebijakan sangat diperlukan. Salah satunya dengan menyiapkan tata kelola hingga percepatan peraturan pelaksana yang holistik untuk dijadikan acuan pelaksanaan. Tentunya, pelaksanaan kebijakan ini harus tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, serta risk sharing dari semua pihak untuk mencegah timbulnya moral hazards”, tutup Puteri.