Kabar Golkar

Ace Hasan: Satu Persen APBN dan APBD Akan Disiapkan Untuk Bencana

Oleh · · Kabar Parlemen

Wakil Ketua Komisi VIII DPR-RI Ace Hasan Syadzily
Wakil Ketua Komisi VIII DPR-RI Ace Hasan Syadzily

"Secara substansi mendukung RUU ini dipercepat karena bukan lagi terkait kebutuhan namun perlu cepat dari kelembagaan sehingga hirarki penanggulangan bencana bisa dilakukan secepatnya," katanya.

Penguatan Kelembagaan BNPB

Di sisi lain, Ace menjelaskan bahwa RUU Penanggulangan Bencana akan memperkuat peran kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam upaya penanggulangan bencana.

Dia menjelaskan, perubahan kelembagaan itu bisa dilihat dengan memberikan penguatan kepada BNPB membentuk satuan kerja di daerah dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

Menurut politikus Partai Golkar itu, dalam Pasal 14 RUU Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa tujuan pembentukan satuan kerja BNPB di daerah ialah untuk mempercepat penyelenggaraan penanggulangan bencana dan memperpendek jalur birokrasi.

"Lalu di Pasal 57 disebutkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BNPB dan BPBD diberi kemudahan akses pada saat tanggap darurat, dalam rangka mengatasi proses birokrasi," ujarnya.

Dia melanjutkan bahwa di dalam Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 77 disebutkan bahwa BNPB dan BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat mengerahkan dan melibatkan unsur TNI dan Polri.

Sementara itu, Ace berkata, dalam Pasal 16 dan Pasal 20 diatur secara eksplisit dan tegas bahwa BPBD dipimpin oleh seorang kepala badan, bukan pelaksana harian.

"Lalu dalam Pasal 20 ayat 1 dijelaskan Kepala BNPB membuka kesempatan bagi PNS atau dapat diduduki oleh prajurit TNI, atau anggota Polri," katanya.

Selain itu, dia menyampaikan perubahan pengaturan terkait dengan syarat dan tata cara pengangkatan kepala badan, penjabaran fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana serta tugas, struktur organisasi, dan tata kerja badan diatur dengan peraturan Presiden.

Hal itu, menurut Ace, dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas pengaturan yang memudahkan dalam melakukan perubahan yang kemungkinan akan terjadi sesuai dengan kondisi dan perkembangan kebutuhan organisasi yang akan datang. [cnn]