kabargolkar.com, JAKARTA - Partai Golkar meyakini transformasi struktural, sistem birokrasi dan perizinan yang menghambat pembangunan ekonomi bisa selesai melalui RUU Cipta Kerja. Perubahan-perubahan regulasi dalam RUU Cipta Kerja sangat membutuhkan pemikiran, ide dan masukan.

"Pro dan kontra mengenai substansi isu-isu strategis dalam RUU Cipta Kerja harus dibahas dengan kepala dingin. Kritik dan masukan sangat dibutuhkan untuk penyempurnaan RUU yang sedang di bahas di DPR," ujar anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Trifena M. Tinal, Jumat (8/5/2020).

Aspek-aspek yang menyangkut pelemahan masyarakat adat, pemiskinan, eksploitasi sangat penting untuk dibahas secara mendalam dan detail. Termasuk eksploitas sumber alam di Papua harus diatur agar bermanfaat untuk anak Papua itu sendiri.

"Apalagi dalam kasus Papua, kekayaan alam yang melimpah seringkali jadi obyek dari eksploitasi. Kita bersama-sama tentu harus menjaga agar ekologi dan kekayaan Papua tidak dijarah demi kepentingan yang mengatasnamakan investasi tetapi sebetulnya merusak Papua itu sendiri," jelas dia.

"Jangan sampai hal ini terjadi, karena itu kekayaan dan keanekaragaman Papua harus kita jaga dan semaksimalkan mungkin manfaatnya dapat dipetik anak-anak Papua sendiri," tambahnya.

Menurutnya, Papua harus bisa mengejar ketertinggalan dan bisa memanfaatkan kesempatan bangkit melalui kebijakan-kebijakan yang dapat menggerakkan roda perekonomian di daerah.

"Selama ini kita memiliki masalah besar dengan rendahnya kemudahan berusaha karena rumitnya perizinan dalam memulai berusaha, pengadaan lahan, sulitnya mendapatkan akses pembiayaan, dan rumitnya penyelesaian kepailitan serta efisiensi birokrasi," ulasnya.

Permasalahan tersebut, kata legislator dari Partai Golkar ini, tidak lepas dari tumpang-tindihnya peraturan perundangan di Indonesia. Upaya perubahan melalui RUU Cipta Kerja merupakan salah satu cara serius agar iklim investasi, dunia kerja dan kualitas sumber daya manusia Indonesia dapat menjadi lebih baik.

“Pembahasan RUU Cipta Kerja fokusnya melakukan perubahan mendasar terhadap problematika dan hambatan dalam pembangunan ekonomi.

Reformasi regulasi yang sedang dibahas tentu memiliki celah dan kekurangan. Karena itu dirinya siap menerima masukan utamanya dari kelompok-kelompok kepentingan yang mengatasnamakan rakyat Papua,” tutupnya.

RUU Cipta Kerja disusun dengan harapan menciptakan lapangan kerja melalui kemudahan dan perlindungan UMKM, peningkatan ekosistem investasi, kemudahan berusaha, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, dan percepatan proyek strategis nasional. [merdeka]