kabargolkar.com - Mendapat sejumlah kritikan dari aktivis lingkungan, anggota DPR RI Dapil Kaltim H. Rudy Mas'ud atau HARUM memberi penjelasan tentang pengesahan revisi UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009 menjadi UU baru.

“Berdasarkan konstitusi, proses pengesahannya sudah sesuai aturan,” kata HARUM, ketika dikonfirmasi media ini, Rabu (13/5/2020).

HARUM membantah bila proses pengesahan RUU Minerba menjadi UU yang dinilai terkesan kejar tayang.

“Jadi RUU ini carry over, sudah dibahas sejak 2016 oleh anggota DPR RI periode sebelumnya. Jadi sudah lama dan ini juga masuk dalam program legislasi nasional atau prolegnas,” kata HARUM.

Sehingga, Ketua DPD I Partai Golkar Kaltim itu menegaskan, apa yang dilakukan oleh DPR RI sudah tepat, yakni menjalankan salah satu fungsi yaitu fungsi legislasi.

“Itu fungsi kerja DPR, kalau tidak menyesaikan membuat produk hukum itu justru artinya DPR tidak bekerja,” jelas HARUM.

Terkait tudingan keberpihakan hasil revisi UU minerba lebih berpihak kepada pengusaha, HARUM menjelaskan bahwa jika pengusaha tidak mendapatkan keuntungan, ia mempertanyakan, bagaimana caranya bisa investor hadir.

HARUM juga optimis, dengan hasil revisi ini akan lebih menguntungkan negara.