kabargolkar.com, JAKARTA - Warga mengeluhkan lonjakan tagihan listrik yang dibebankan PLN kepada masyarakat. Lonjakan tagihan listrik itu praktis membuat beban masyarakat kian berat di saat tekanan ekonomi akibat pandemi covid-19.

Dalam rapat kerja antara Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN di DPR yang ditayangkan secara daring, Selasa (9/6/2020), keluhan itu mendapat sorotan para wakil rakyat.

Dalam kesempatan itu, anggota Komisi VI DPR Fraksi Partai Golkar, Mukhtarudin ikut menyoroti keluhan masyarakat perihal lonjakan tagihan tarif listrik pada bulan Mei. Legislator Golkar dari Dapil Kalteng ini meminta agar PLN transparansi dalam pencatatan tagihan. Dia meminta agar akuntabilitas serta akurasi menjadi perhatian PLN agar dapat memperoleh kepercayaan masyarakat.

"Jadi bagaimana akuntabilitasnya, ketepatan dan keakurasian penghitungan tarif di PLN ini agar menjadi perhatian pak menteri dan sekaligus memberi catatan ke PLN," ungkapnya.

Sebelumnya PT PLN (Persero) dikabarkan telah mengeluarkan skema terkait penghitungan tagihan listrik di bulan Juni. Masyarakat diperbolehkan mencicil pembayaran tagihan listrik hingga tiga bulan apabila mengalami lonjakan tagihan sebesar lebih dari 20 persen.

Komisi VI DPR minta PLN menjelaskan secara gamblang ke masyarakat terkait kenaikan tarif listrik tersebut. Komunikasi yang baik antara PLN dan masyarakat perlu dilakukan hingga ke petugas PLN yang paling bawah untuk disampaikan ke pelanggan langsung penyebab melonjaknya tagihan listrik tersebut.