Kabargolkar.com - —Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI bekerjasama dengan
Westminster Foundation for Democracy (WFD) menyelenggarakan Seminar Daring bertajuk Peran Parlemen dalam Pengawasan Anggaran Respons COVID-19, pada Rabu (8/7/2020). Seminar tersebut mendiskusikan tantangan bagi parlemen dalam melaksanakan fungsi pengawasan keuangannya di tengah masa pandemi. Sebagai panelis perwakilan parlemen Indonesia, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin menyampaikan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI dalam menjamin akuntabilitas dan kredibilitas pengelolaan anggaran negara untuk penanganan krisis akibat pandemi COVID-19.

Seminar dibuka secara langsung oleh Ketua BKSAP DPR RI Dr. Fadli Zon yang dilanjutkan dengan sesi paparan panelis masing-masing negara. Selain perwakilan parlemen Indonesia, seminar juga dihadiri oleh James Wild (Anggota Parlemen Inggris), Geordin Gwyn Hill-Lewis (Anggota Parlemen Afrika Selatan), dan Inaya Ezeedine (Anggota Parlemen Lebanon).

“Meski di tengah pandemi, DPR tetap menjalankan fungsi pengawasan dengan baik melalui konferensi video maupun pertemuan rapat secara fisik, untuk membahas kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID-19. Kami di Komisi XI, sesuai ruang lingkup tugas yaitu bidang keuangan, perbankan, dan perencanaan pembangunan nasional, terus berupaya untuk memastikan bahwa manfaat dari setiap program yang dilaksanakan tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan. Di saat yang sama, kita juga memastikan bahwa implementasi kebijakan dilaksanakan dengan akuntabel dan sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkap Puteri dalam rilis yang kami terima, Jumat (10/7/2020) malam. 

Pandemi COVID-19 yang dimulai dengan krisis kesehatan masyarakat turut menyebabkan semakin landainya ketimpangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Puteri pun mendiskusikan bagaimana berbagai fasilitas dan insentif yang pemerintah salurkan dapat bermanfaat ganda, yaitu tidak hanya menyelamatkan kelangsungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terdampak pandemi tetapi juga dapat mendukung pemberdayaan pengusaha perempuan.

“Untuk menjaga produktivitas UMKM, pemerintah telah menetapkan berbagai stimulus fiskal. Sedangkan dalam hal sisi konsumsi, kami juga telah mendorong pemerintah untuk melibatkan peran UMKM dalam belanja pengadaan barang dan jasa Kementerian/Lembaga. Kebijakan ini juga turut berperan dalam pemberdayaan perempuan karena hampir 64 persen UMKM di Indonesia dimiliki dan dikelola oleh perempuan. Terlebih, stimulus-stimulus tersebut juga disalurkan pada lembaga pembiayaan yang memang fokus untuk mengembangkan pelaku usaha perempuan, seperti program kredit UMi dan Mekaar dengan total debitur mencapai 8,3 juta,”ujar Puteri.

Lebih lanjut, sebagaimana yang disebutkan Ketua BKSAP DPR RI Dr. Fadli Zon dalam pidato pembukaannya, tantangan bagi parlemen dalam melaksanakan fungsi pengawasan anggaran respons pandemi adalah untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil pemerintah telah dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi masyarakat. Senada dengan hal tersebut, Puteri juga menyoroti mekanisme pengawasan dan evaluasi atas proses pengadaan untuk penanganan COVID-19