fisik maupun daring. Terobosan prosedur dan infrastruktur dengan memanfaatkan teknologi informasi perlu terus dibangun secara menyeluruh dan terintegrasi agar keterbatasan fisik ketika pandemi tidak menjadi alasan yang membatasi proses audit. Pemerintah pun telah menunjukkan komitmennya untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi, dengan melibatkan audit internal dan eksternal sejak awal proses pengadaan. Dengan begitu, kegiatan pemerintah tidak hanya diawasi oleh DPR, tapi juga oleh otoritas terkait seperti BPKP, BPK, Kejaksaan Agung, hingga KPK untuk memastikan bahwa penggunaan uang negara sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat,” tutup Puteri.