Kabargolkar.com - —Jaringan Parlemen Global Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD Global Parliamentary Network) menyelenggarakan Pertemuan Daring dengan negara anggota, Kamis lalu (01/10). Pertemuan tersebut dihadiri perwakilan parlemen dari 37 negara anggota untuk membahas strategi sistem kesehatan dan pendidikan dalam merespons dampak pandemi COVID-19. Mewakili Indonesia, Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Puteri Anetta Komarudin menyerukan pentingnya peran parlemen untuk memperkuat solidaritas dan tanggung jawab bersama antar negara dalam rangka pemulihan atas dampak pandemi.

“Saat ini kita tengah menghadapi tantangan global di mana tidak satu pun negara di dunia yang luput dari dampak pandemi COVID-19 terhadap segala aspek kehidupan, termasuk sistem kesehatan dan pendidikan. Tentu saja respons domestik dari masing-masing negara amat penting. Namun, dalam jangka menengah dan panjang, multilateralisme adalah senjata terkuat untuk menghadapi pandemi. Pertemuan ini perlu menjadi sarana saling berbagi praktik baik dalam menangani pandemi,” tutur Puteri dalam keterangan rilisnya, Rabu (7/10/2020).



Terkait sektor kesehatan, Puteri menekankan peran parlemen dalam memastikan terlindunginya kesehatan masyarakat dan melaksanakan komitmen Indonesia dalam memenuhi Poin Ketiga Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

“Memperoleh pelayanan kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD NKRI 1945, yang juga sejalan dengan Tujuan 3 SDGs untuk menjamin kehidupan yang sehat dan sejahtera bagi masyarakat. Sesuai amanat tersebut, maka dalam kondisi pandemi saat ini, DPR RI tegas memprioritaskan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Yaitu dengan memastikan jumlah pasien semakin menurun, hak untuk mendapatkan pengobatan terpenuhi, dan pengalokasian vaksin secara merata nantinya,” ungkap Puteri.

Pada sesi kedua terkait sektor pendidikan, Puteri menyampaikan pembelajaran yang diperoleh Indonesia selama menangani dampak pandemi. Berkenaan dengan sektor tersebut, pemerintah telah menambahkan alokasi anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hingga 96 persen yang dimanfaatkan untuk mendukung skema pembelajaran jarak jauh.

“Akibat pandemi, 45 juta pelajar Indonesia terpaksa mengalihkan kegiatan belajar mengajar di sekolah menjadi pembelajaran jarak jauh. Dalam pelaksanaannya, kendala terbesar adalah infrastruktur konektivitas dalam dan antar pulau serta kesenjangan digital yang dialami banyak pelajar daerah terpencil. Maka dari itu, kami perlu lebih memastikan terciptanya sistem pendidikan yang merata, adil, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia,” ujar Puteri.

Lebih lanjut, Puteri meminta tanggapan Direktur Pendidikan dan Keterampilan OECD Andreas Schleicher terkait kebijakan pendidikan yang tepat untuk ditetapkan dalam masa pemulihan pasca pandemi dan bagaimana pemerintah dapat membangun sistem pendidikan yang lebih baik.

“Sumber daya terpenting adalah tenaga pendidik. Sehingga, dalam periode pemulihan pasca pandemi, guru harus menjadi fokus dan investasi terbesar dari sistem pendidikan kita,” ungkap Andreas.

Menutup keterangannya, Puteri menegaskan kembali komitmen DPR RI untuk melaksanakan tugas konstitusionalnya dengan efektif walaupun di tengah pandemi. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab dari amanah yang dipercayakan masyarakat.