Kabargolkar.com - DPR mempertanyakan rencana Pemerintah Prancis untuk membiayai pembangunan data center Indonesia. Anggota Badan Legislasi DPR yang juga anggota Komisi I dari Fraksi Golkar Christina Aryani mengaku baru mendengar berita terkait rencana kerja sama ini lewat media.

”Kami akan tanyakan kepada Kominfo, apa yang melatarbelakangi kerjasama ini karena biar bagaimanapun juga, pusat data merupakan infrastruktur strategis,” ujarnya dalam Diskusi Forum Legislasi bertema ”RUU Perlindungan Data Pribadi, Dapatkah Data Warga Terlindungi?” di Media Center Parlemen, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (4/8/2020).

Lebih lanjut legislator Golkar Dapil Luar Negeri ini, meminta pemerintah harus menjelaskan apa melatarbelakangi keterlibatan pihak asing dalam pembangunan data center, apakah karena ketidakmampuan Pemerintah Indonesia secara finansial untuk mengoperasikan atau mendirikan sendiri data center, ataukah pemerintah hanya menginginkan bantuan teknologi dari Pemerintah Perancis.

”Tentunya ini akan menjadi perhatian kami di Komisi I dan akan ditanyakan pada mitra kerja kami, Kominfo di rapat kerja mendatang,” tuturnya

Sebelumnya, mengutip laman Kominfo.go.id Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menerima kunjungan kehormatan (courtesy visit) dari Duta Besar Perancis untuk Indonesia H.E. Mr Olivier Chambard, di kantor pusat Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Jumat (17/7/2020).

Kunjungan kerhormatan tersebut membicaraan tiga kerja sama untuk mendukung percepatan transformasi digital di Indonesia. Kerja sama itu mencakup pembangunan Pusat Data Nasional (PDN), Improvement on Television Transmitting Stations  (ITTS) dan Proyek Satelit Satria.

"Pemerintah Perancis, Pak Duta Besar datang menyampaikan kembali keseriusan Pemerintah Perancis untuk mengambil bagian dalam tiga proyek di bidang ICT di Indonesia," tutur Menteri Johnny.