Kabargolkar.com - Legislator Golkar asal Pasuruan Mukhamad Misbakhun mencium aroma-aroma kepentingan asing, dibalik
alasan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) 10 persen.

Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar ini menilai, pernyataan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu, tentang isu kesehatan dan dana bagi hasil (DBH) sebagai alasan pemerintah menaikkan tarif CHT sebesar 10 persen pada 2023 dan 2024, terkesan dipaksakan.

Terlebih, kata anggota Komisi XI DPR ini, Kemenkeu tak melibatkan DPR RI dalam keputusan menaikan CHT tersebut.

Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu lantas mengutip tabel indikator capaian kesehatan dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2023 yang disusun Kemenkeu.

"Merujuk data itu, persentase penduduk usia 10-18 tahun yang merokok pada 2013 masih di angka 7,2 persen. Namun, angka itu turun menjadi 3,8 persen pada 2020," ucap Misbakhun.

"Data ini yang menyusun juga BKF. Di situ jelas disebutkan persentase penduduk usia 10-18 tahun yang merokok sudah turun," sambungnya.

Tabel yang sama, kata Misbakhun, juga menunjukkan kenaikan prevalensi diabetes melitus pada penduduk.

"Pada 2013, prevalensi penduduk dengan diabetes di angka 6,9 persen, tetapi pada 2018 meningkat ke menjadi 8,5 persen. Selain itu, persentase penduduk berusia 10-18 tahun yang mengalami obesitas juga melonjak, dari 14,8 persen pada 2013, menjadi 21,8 persen pada 2018," jelas Misbakhun.

Lebih lanjut, Misbakhun juga memperkuat argumennya dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor 2020 dari BPS menunjukkan prevalensi perokok pemula turun drastis.

"Prevalensi perokok anak juga mengalami penurunan dari 9,1 persen pada 2018, menjadi 3,81 persen pada tahun 2021. Malah pada 2021 angkanya turun lagi menjadi 3,69 persen," beber Misbakhun.

Oleh karena itu, dia menganggap argumen BKF tentang kenaikan CHT untuk menurunkan prevalensi anak dan remaja yang merokok sudah tidak relevan.

"Itu semua sebagai argumentasi karena hanya karena para pengambil kebijakan di BKF diisi oleh agen global yang merupakan bagian yang menjalankan kepentingan Bloomberg Philanthropic yang anti-tembakau dengan melakukan implan kepentingan mereka pada jalur pengambil keputusan negara," ungkap Misbakhun.

Wakil rakyat yang dikenal getol membela petani tembakau itu juga menyinggung soal DBH dari CHT. Menurut dia, total DBH CHT relatif kecil bila dibandingkan dengan seluruh penerimaan cukai.

Misbakhun mencontohkan daerah penerima DBH CHT, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Wakil rakyat asal Pasuruan itu menyatakan data di lima daerah tersebut memperlihatkan hanya sebagian kecil kegiatan yang didanai DBH CHT bisa terealisasi secara penuh atau mencapai 100 persen.

"Penggunaan DBH CHT juga sangat tidak berpihak pada petani tembakau