kabargolkar.com, JAKARTA - Gaduh Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok membongkar aib PT Pertamina (Persero). Anggota Komisi VI DPR F-Golkar Nusron Wahid menilai mungkin Ahok sebagai komisaris utama (komut) sudah lelah terhadap kondisi yang menjadi aib di Pertamina.
"Pada satu sisi, Ahok itu bagian dari Pertamina. Dia bertanggung jawab untuk memperbaiki borok yang ada. Dia ikut bertanggung jawab untuk menyembuhkan penyakit, karena dia bagian dari keluarga besar, bukan mengumbar borok dan penyakit ke publik," kata Nusron kepada wartawan, Rabu (16/9/2020).
Di sisi lain, menurut Nusron, pihak internal Pertamina harus berbenah menyikapi apa yang disampaikan oleh Ahok. Sebagai yang bertanggung jawab terhadap perusahaan, para direksi dan komisaris Pertamina harus melakukan evaluasi.
"Tapi, pada sisi lain, direksi juga harus introspeksi, kenapa sampai Ahok mengumbar ke publik. Apa sudah buntu komunikasinya? Lepas dari soal cara, jangan-jangan yang disampaikan benar. Jadi harus introspeksi dan memperbaiki," ujar Nusron.
"Ini menjadi momentum kementerian untuk mengevaluasi kinerja komisaris dan direksi supaya salurannya efektif, ada checks and balances antara BOD (board of directors) dan BOC (board of commissioners). Sebab, merekalah yang bertanggung jawab atas nasib korporasi," sambungnya.
Selain itu, Nusron menyoroti gaya komunikasi Ahok. Menurutnya, Ahok juga harus berbenah dan mengubah gaya komunikasinya itu. "Ya dia (Ahok) juga harus berubah. Tapi perlu juga ditelusuri kenapa sampai Ahok melakukan itu. Mungkin sudah pegal dan buntu," ucap Nusron.
Sebelumnya, Ahok membongkar aib Pertamina. Ahok menyebut direksi Pertamina punya hobi melobi menteri hingga direksi yang lebih suka berutang dan mendiamkan investor.
"Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya. Saya sempat marah-marah juga. Jadi direksi-direksi semua mainnya lobinya ke menteri karena yang menentukan menteri. Komisaris pun rata-rata titipan kementerian-kementerian," kata Ahok dalam akun YouTube POIN.
Selain itu, Ahok mengungkap masalah lain, yakni manipulasi gaji. Ahok menyebut kerap menemui masalah terkait gaji, khususnya di jabatan direktur utama anak perusahaan.
"Orang dicopot dari jabatan direktur utama anak perusahaan, misal gaji Rp 100 juta lebih, masa dicopot gaji masih sama. Alasannya, dia sudah orang lama, harusnya gaji mengikuti jabatan Anda," ujar Ahok.