28 Oktober 2020
Fraksi Partai Golkar DPRD Sumba Timur Soroti Pengisian Jabatan di Pemda
  Bambang Soetiono
  16 Oktober 2020
  • Share :
Legislator Fraksi Partai Golkar DPRD Sumba Timur, Yeston U.L Pura Tanya,S.AB melaporkan pandangan umum fraksi dalam sidang paripurna DPRD Sumba Timur, Senin (12/10/2020). (Foto: pos-kupang.com/Oby Lewanmeru)

kabargolkar.com, WAINGAPU - Fraksi Partai Golkar DPRD Sumba Timur menyoroti tentang pengisian posisi jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah ( BKPSDMD) Kabupaten Sumba Timur. Jabatan ini telah diisi oleh Camat Katala Hamu Lingu ( Kahali), Thomas Peka Rihi, S.Sos.

Fraksi Partai Golkar DPRD Sumba Timur menyoroti hal ini dalam pandangan umum fraksi terhadap nota keuangan atas rancangan perubahan APBD Kabupaten Sumba Timur 2020.

Pandangan umum ini disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Sumba Timur yang berlangsung pada Senin (12/10/2020). Pandangan umum Fraksi Partai Golkar ini dilaporkan oleh Yeston U.L. Pura Tanya, S.AB.

Menurut Fraks Partai Golkar, pengisian jabatan Kepala BKPSDMD itu merupakan praktek pemerintahan yang tidak lazim dalam dunia birokrasi, bahkan terkesan sangat dipaksakan.

Dalam laporan pandangan umum fraksi ini, Yeston mengatakan, jika merujuk pada beban kerja dan efisiensi kerja tentunya tidak optimal tugas Plt tersebut, apabila dilihat dari jarak lokasi kerja antara daerah dan wilayah kecamatan.

Bahkan, keputusan penunjukkan Plt itu jelas bertentangan dengan surat edaran Kepala Badan Kepegawaian No 2/SE/VII/2019 tentang kewenangan Plh dan Plt dalam aspek kepegawaian.

Dijelaskan, dalam surat edaran tersebut, pada angka 3 huruf b dan angka 12 menyebutkan bahwa PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas atau pelaksana hanya dapat ditunjuk sebagai Plh atau Plt dalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas yang sama atau setingkat lebih tinggi di lingkungan unit kerja.

Hal ini, lanjutnya diketahui bahwa kecamatan dan BKPSDMD adalah unit kerja yang berbeda serta jarak berjauhan.

Jika dipatutkan dengan edaran tersebut, maka Camat Kahali berada di lingkungan kerja Kecamatan dan BKPSDMD adalah perangkat daerah di tingkat kabupaten sehingga tidak berasa pada unit kerja yang sama.

Karena itu, penugasan Camat Kahali itu tidak pantas dan melanggar ketentuan.

Dikatakan, sehubungan dengan itu, maka Fraksi Partai Golkar DPRD Sumba Timur menyarankan agar posisi Plt Kepala BKPSDMD Kabupaten Sumba Timur ditinjau kembali dan menungaskan Plt baru dari ASN yang berasal dari Unit Kerja BKPSDMD atau pejabat lain yang berada pada unit pemerintah Tingkat Kabupaten Sumba Timur.

Komentar
Tulis Komentar
Kode Acak
Menyajikan berita terhangat dan terpercaya langsung melalui handphone anda
© 2020 Kabar Golkar. All Rights Reserved.