Kabargolkar.com - Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Darul Siska mendesak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) agar dapat memberikan kompensasi yang jelas terhadap masyarakat yang meninggal usai mendapatkan vaksinasi.

Belum lama ini, masyarakat Indonesia digegerkan hingga menimbulkan kecemasan dengan meninggalnya tiga orang setelah menjalani program vaksinasi AstraZeneca.

"Jangan karena kesalahan imunisasi, vaksinasi, ada orang meninggal terus dianggap itu kesalahannya, BPOM lah karena tidak teliti. Umpamanya, dalam memberikan Emergency Use Authorization (EUA) dan izin edar kepada vaksin," katanya dalam rapat pendapat umum Komisi IX dengan Biofarma dan Komnas KIPI di Gedung DPR RI.

Lebih lanjut, Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga DEPINAS SOKSI itu mmengatakan bahwa berdasarkan informasi diketahui terdapat vaksin bermasalah pada batch tertentu. Ia pun meminta dilakukan pemeriksaan merk vaksin tersebut.

"Kemudian dari AstraZeneca, kan yang bermasalah kalau tidak salah yang batch-nya, satu batch lah yang sedang dilarang atau di hold dulu untuk tidak diedarkan," ucapnya dikutip dari situs resmi DPR.

"Pertanyaan saya, apakah setiap batch-nya itu diperiksa oleh BPIM atau satu merk AstraZeneca diberikan EUA itu sudah berlaku untuk semua batch?" tutur politisi Partai Golkar ini menambahkan.

Ketua Komnas KIPI Hindra Irawan Satari mengatakan dari data yang diperoleh, sebagian besar menunjukkan bahwa korban yang meninggal memiliki penyakit maupun komorbid sebelum dilakukannya vaksin.

"Itu sudah baku sebelum diedarkan sudah dicek sterilitas dan toksinnya, ada sistemnya ada caranya. Itu dilakukan BPOM, kalau di registrasi, BPOM harus sampling, ada rumusnya," tutur dia.

"Jadi bukan batch ini, BPOM juga mengecek batch lain secara random," ujar Hendra mengakhiri.[]