kabargolkar.com, MUNA - Persoalan jalan provinsi di Kabupaten Muna yang rusak parah mendapat perhatian serius dari Wakil Ketua Komisi V DPR-RI, Ridwan Bae.

Kesal karena terkesan diabaikan oleh Pemprov Sultra, Mantan Bupati Muna dua periode itu langsung membahasnya bersama Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) dalam rapat dengar pendapat di Komisi V DPR-RI.

Kata Ridwan, di wilayah Sultra, khususnya di Kabupaten Muna saat ini terjadi aksi pemblokiran jalan provinsi yang dilakukan masyarakat Desa Wakumoro, Kecamatan Parigi, akibat jalan yang sejak 20 tahun lalu belum tersentuh perbaikan dari Pemprov Sultra.

Dampak pemblokiran tersebut, membuat arus transportasi dan perekonomian masyarakat tiga kabupaten yakni, Muna, Buton Tengah (Buteng), dan Kota Baubau menjadi lumpuh total.

Oleh karena itu, ia meminta Kemen PUPR segara mengatasi kerusakan jalan tersebut. "Saya sudah sering suarakan ke Pemprov, tapi sampai saat ini belum ada tanggapan. Karenanya, saya pikir Kementrian PUPR bisa menjadikan perhatian serius," kata Ridwan.

Memang, jalan tersebut bukan kewenangan negara akibat statusnya masih menjadi jalan provinsi. Namun, ia pikir bisa dilakukan diskresi untuk menuntaskan persoalan itu, sehingga masyarakat bisa nyaman lagi. Anggaran yang dibutuhkan untuk pengaspalan jalan sepanjang kurang lebih lima kilo meter itu hanya sekitar Rp 25 miliar.

"Saya berharap Dirjen Mina Marga, Bina Kontruksi dan SDA bisa menganggarkan di tahun 2022. Bila anggarannya tidak tersedia, bisa mengalihkan anggaran untuk Pemprov Sultra, agar masyarakat tidak teriak lagi," pintanya.

Mantan Ketua DPD I Golkar Sultra itu, tahu persis kondisi jalan provinsi di Bumi Sowite. Kerusakan dimana-mana. Jika musim kemarau, debu-debu masuk hingga ke rumah masyarakat.

Begitu pula sebaliknya, bila musim hujan, becek dimana-mana yang membuat pengendara kendaraan bermotor kesulitan melaluinya serta rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas.