Kabargolkar.com - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae memastikan jika pembangunan jembatan penghubung Pulau Muna-Pulau Buton tetap berlanjut.

Dia menekankan pembangunan tersebut bakal tetap terealisasi di tengah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasalnya, jembatan yang direncanakan itu bakal menelan anggaran hingga Rp 15 triliun itu, nantinya tidak akan menggunakan pembiayaan dari APBN, melainkan menggunakan skema investor.

Dia menyampaikan, dalam perencanaannya, pembangunan jembatan itu bakal menggunakan APBN, sehingga bisa cepat dieksekusi. Namun, dalam pembahasan, hal tersebut urung dilakukan.

“Kalau skema APBN tidak cukup, karena masih fokus ke IKN, dan memang pemerintah menegaskan tidak ada pembangunan infrastruktur baru di tahun 2024,” jelasnya.

Dia menyebut ada dua opsi yang disepakati dalam pembangunan itu, yakni skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) atau secara umum lebih dikenal sebagai skema Public-Private Partnerships (PPP) dan skema kerja sama investor asing.

Namun, lanjutnya, skema KPBU juga ikut batal dikarenakan berbagai kendala yang dihadapi dalam pembangunan jembatan penghubung Pulau Muna dan Pulau Buton itu. Sehingga, pembangunan itu digadang-gadang akan menggandeng investor asing dengan skema pinjaman.

“Kabarnya ada dua, salah satunya dari Australia, mereka tertarik, tapi belum finalisasi. Investor yang mau membantu pembangunan jembatan Muna-Buton masih terus diupayakan. Pada prinsipnya akan terlaksana hanya masalah waktu. Anggaran Rp15 triliun dengan desain konstruksi yang sangat tinggi, diperlukan waktu yang cukup lama, baik itu investornya juga,” paparnya. 

Pembangunan jembatan penghubung Muna-Buton itu belum dapat terealisasi hingga 2024. Hal itu berdasarkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), jembatan itu baru akan dieksekusi pada periode tahun 2025-2030.

“Pembangunan jembatan Muna-Buton tidak bisa dilakukan pada periode 2020-2024, nanti di tahun 2025 ke atas khusus pembangunan jembatan ini baru dikerjakan,” terang Kepala Bappeda Sulawesi Tenggara J Robert.