Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, keberpihakan pemerintah pusat terhadap Papua dan Papua Barat tidak perlu diragukan. Selain anggaran Otsus dari DAU Nasional, pemerintah juga menyediakan anggaran dana tambahan infrastruktur (DTI) sebesar Rp 4,37 triliun yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi dan sanitasi lingkungan. 

"Ada juga transfer pendanaan melalui dana bagi hasil (DBH) migas dengan earmark 35 persen untuk belanja pendidikan, 25 persen untuk belanja kesehatan dan perbaikan gizi, 30 persen untuk belanja infrastruktur dan 10 persen untuk belanja bantuan pemberdayaan masyarakat adat. Tinggal implementasinya di lapangan yang juga perlu mendapat pengawasan dari berbagai pihak, khususnya dari lembaga perwakilan rakyat Papua dan Papua Barat," pungkas Bamsoet. (*)