Kabargolkar.com - Komisi IV DPR RI melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (BKSDAE) Taman Nasional guna menyerap aspirasi terkait Penyusunan RUU tentang perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (16/09/2021).

Dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi, Komisi IV menegaskan bahwa penyusunan RUU ini tidak boleh hanya sekadar mengatur hukuman atas pelanggaran saja. Namun juga harus disertai dengan solusi alternatif guna mewujudkan konservasi alam sekaligus membangun ketegasan dan asas keadilan bagi seluruh elemen yang terlibat di dalamnya.

“Manusia dengan alam. Itu adalah satu kesatuan persenyawaan. Satu sama lain harus saling menumbuhkan. Maka harus ada prinsip dasar pengelolaan hidup yang semuanya disadarkan pada kebutuhan, bukan didasarkan pada keinginan. Oleh karena itu, hadirlah penyusunan RUU ini,” ucap Dedi saat membuka rapat tersebut.

Dilansir dpr.go.id, politisi Partai Golkar itu menyayangkan isu lingkungan terutama berkaitan dengan konservasi alam tidak menjadi sebuah isu ‘seksi’ untuk diperhatikan. Padahal, menurutnya, manusia selalu mengandalkan bumi beserta alam untuk hidup. Oleh karena itu, ia ingin melalui penyusunan RUU dengan judul Konservasi Keanekaragaman Hayati ini dapat menciptakan perlindungan serta marwah baik untuk alam dan manusia.

“Harusnya isu yang harus diproritaskan adalah isu lingkungan dan konservasi. Kenapa? Karena ini menyangkut hidup kita. Kerusakan lingkungan tidak bisa dikembalikan lagi seperti semula. Dan, jangan sampai karakteristik buruk manusia dilampiaskan kepada alam,” tandas Dedi.