kabargolkar.com, LAMONGAN - Tujuh fraksi telah menyampaikan Pandangan Umumnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamongan Tahun 2022 di Ruang Rapat Paripurna DPRD.
Tujuh Fraksi partai yang ada diparlemen yakni Partai Demokrat, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Fraksi Persatuan Nasional Rakyat Indonesia (PNRI) yang terdiri dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai NasDem, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), serta Partai Persatuan Indonesia (Perindo) sepakat mendukung Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam mengoptimalkan pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan pendapatan daerah.
Apresiasi datang dari Fraksi Golkar dan Fraksi PKN kepada pemerintah, di mana belanja yang langsung bersentuhan dan dirasakan masyarakat yaitu belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja modal dan belanja transfer yang direncanakan sangat maksimal.
Rayke Ria, Juru bicara Fraksi PAN mengungkapkan, pihaknya mendukung dan mendorong pemda agar selalu meningkatkan pembangunan berkelanjutan yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas, sehingga diharapkan mampu meningkatkan ekonomi dan pendapatan masyarakat.
“Kami mendukung upaya pemerintah daerah untuk menanggulangi kemiskinan dengan memfokuskan pada peningkatan sumber daya manusia dan teknologi industri serta UMKM,” ungkapnya.
Sementara itu, jubir Fraksi PNRI, M Naim, meminta agar pemerintah daerah mempersiapkan langkah-langkah atau terobosan supaya pendapatan daerah kembali mengalami kenaikan.
Jubir Fraksi Partai Demokrat Sri Setyowati menilai belanja daerah yang menitik beratkan pada pemberdayaan UKM perlu pengoptimalan anggaran.Sehingga dapat efektif dan efisien serta dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat serta membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak disisi ekonomi akibat Covid-19.
Selanjutnya, jubir partai Gerindra Imam Fadlli mengungkapkan, dalam belanja daerah pihaknya berharap penyusunan APBD kedepan alokasi anggaran pada belanja publik perlu lebih ditingkatkan secara proporsional sehingga dapat memperkuat perekonomian daerah.
Sementara Fraksi PDIP yang di juru bicarai oleh Solihin mengungkapkan dalam penyusunan APBD Tahun 2022 diharapkan pemerintah dapat singkronkan antara prioritas pembangunan nasional dengan RKPD, KUA-PPAS dan APBD Kabupaten Lamongan, sehingga mendukung target dan sasaran RKP tahun 2022 dalam rangka mencapai visi dan misi presiden dan wakil presiden RI.