Kabargolkar.com - Kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan akan dikecualikan dari objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).

Anggota Komisi XI DPR dari fraksi Golkar, Puteri Anetta Komarudin (Putkom) mengatakan klausul tersebut bakal mengakselerasi pengembangan kendaraan bermotor ramah lingkungan.

Dia meyakini visi menuju Indonesia Sejahtera pada 2045 dapat terwujud.

"Ini sesuai dengan grand strategy energi nasional dan sejalan dengan visi menuju Indonesia Sejahtera 2045 melalui pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan," katanya, Selasa (23/11/2021).

PKB dan BBNKB merupakan pajak yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi (pemprov).

Objek PKB adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, sedangkan objek BBNKB adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor.

Pada UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), tarif PKB ditetapkan paling rendah 1% dan maksimal 2% atas kepemilikan pertama kendaraan bermotor.

Atas kepemilikan kedua dan seterusnya, tarif ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi 10%.

Selanjutnya, tarif BBNKB pada UU PDRD disepakati paling tinggi sebesar 20% untuk penyerahan pertama dan maksimal sebesar 1% untuk penyerahan kedua dan penyerahan-penyerahan yang seterusnya.

Melalui UU HKPD, tarif PKB dan BBNKB akan disesuaikan mengingat skema bagi hasil PKB dan BBNKB dari pemprov ke pemkab/pemkab akan digantikan dengan opsen.

Penyesuaian dilakukan sehingga pajak dan opsen pada RUU HKPD tidak menambah beban wajib pajak.