kabargolkar.com, BANDA ACEH - Gubernur Aceh Nova Iriansyah, menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 46,39 Triliun kepada bupati/wali kota dan satuan kerja kementerian/lembaga di Aceh. 

Penyerahan tersebut dilakukan secara simbolis di Anjong Mon Mata Meuligoe Gubernur Aceh, Kamis (2/12/2021). Anggaran tersebut terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp13,91 triliun dan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp32,48 triliun. 

Dana sebesar itu seharusnya bisa membantu Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Aceh. Hal itu bisa dilakukan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.

"Sekarang bagaimana cara uang yang besar itu bisa berdampak terhadap UKM di Aceh, artinya uang bisa berputar di Aceh, bukan malah uang itu keluar dari Aceh," kata Angota DPRA, Teuku Raha Keumangan kepada AJNN, Minggu (5/12). 

Menurutnya, perekonomian Aceh akan meningkat di tengah pandemi ketika uang yang besar itu bisa berputar di Aceh. Solusinya adalah adanya kebijakan dari pemimpin di Aceh terhadap perputaran uang tersebut.

"Misalnya untuk pengadaan mobiler di dinas-dinas, kenapa harus belanja di luar Aceh, itu kan bisa di Aceh, tinggal diatur saja melalui pergub, kalau itu ada, pasti UKM di Aceh sangat terbantu," ujarnya. 

Kata TRK--sapaan Teuku Raja Keumangan--tidak semua barang-barang untuk kebutuhan kantor dan lain-lain harus didatangkan dari luar Aceh, banyak UKM di Aceh yang memproduksi barang kebutuhan itu. 

"Sekarang tergantung pemimpin Aceh, mau membantu UKM atau tidak, saya rasa dengan kebijakan gubernur, semua bisa dilakukan, apalagi Aceh kan daerah khusus, kewenangan itu yang dipakai," tegas Politisi Golkar itu. 

Selain itu, TRK mengaku akan segera menyurati Gubernur Aceh agar mempertimbangkan satu kebijakan terhadap perputaran uang tersebut di Aceh, dimana dengan adanya kebijakan itu akan memberikan dampak yang besar terhadap masyarakat. 

"Kebijakan ini sangat penting menurut saya, dan Gubernur Aceh harus memikirkan itu, jangan semua uang Aceh harus dibawa keluar untuk dibelanjakan," ujarnya.