kabargolkar.com, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Mahyudin meminta pemerintah daerah (pemda) lebih proaktif menyampaikan aspirasi, terutama terkait permasalahan pembangunan daerah kepada DPD RI.

Karena DPD RI memiliki tugas lebih spesifik untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah, serta memiliki kewenanganan pengawasan terhadap pembangunan di daerah.

Hal itu disampaikan Mahyudin dalam pertemuan di Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Kota Samarinda, dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke provinsi tersebut, Senin (31/1/2022).

Kunjungan kerja ke Kaltim itu diharapkannya mampu membawa banyak masukan dari daerah, sehingga bisa disampaikan kepada pemerintah pusat. Ia pun berharap dipertemukan dengan pejabat teknis di daerah dalam tiap kunjungan kerja ke daerah, seperti dari pihak Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Bappeda, untuk mendengar berbagai masukan bersifat teknis, terkait masalah infrastruktur daerah.

“DPD RI itu mempunyai kewenangan supervisi. Saya berkeinginan dihubungkan langsung dengan Dinas PU untuk membahas infrastruktur. Misalnya, di Samarinda setiap tahun terus terjadi banjir, lalu bagaimanana kita bisa selesaikan masalah ini bersama,” katanya.

Mahyudin berharap kedudukannya sebagai senator yang berasal dari Kaltim, sekaligus Wakil Ketua DPD RI, bisa memberikan sumbangsih yang lebih besar bagi pembangunan di Kaltim, karena bisa menyampaikan secara langsung aspirasi dari daerah kepada pusat.

“Posisi saya sebagai pimpinan DPD RI RI, bisa menyampaikan langsung aspirasi dari daerah ke pusat. Sekaligus berwenang menugaskan alat kelengkapan dewan (AKD) di DPD, untuk melakukan supervisi terhadap tindak lanjut aspirasi itu,” terangnya.

Dalam forum yang sama, Anggota DPD RI Sukiryanto dari Kalbar, menyatakan bahwa pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) bisa menjadi peluang untuk meningkatkan pembangunan di wilayah penunjang IKN, khususnya Kaltim dan Kalimantan pada umumnya.

"Karena nanti akan keluar perpres yang membolehkan APBN untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung pembangunan IKN. Ini peluang bagi Kalimantan Timur khusunya, dan Kalimantan pada umumnya, karena selama ini sebagian besar penyaluran dana APBN terpusat di Jawa," ungkapnya.

Turut serta beberapa anggota DPD RI dalam kunjungan kerja itu, antara lain Sukiryanto dari Provinsi Kalimantan Barat, Gusti Farid Hasan dari Kalimantan Selatan, Ajbar dari Sulawesi Barat, dan Bambang Santoso dari Bali.