Kabargolkar.com - Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyoroti keberadaan RPJMN 2020-2024 yang dinilai terlalu diskriminatif terhadap sektor tembakau.

Misbakhun melihat adanya upaya yang terintegrasi walaupun judulnya RPJMN. Ia juga mempertanyakan kenapa prevalensi merokok remaja dan sebagainya selalu menjadi acuan.

Menurutnya, pemerintah seringkali setuju terhadap kebijakan simplifikasi tarif cukai, tapi seakan-akan tidak pernah melihat sebuah kepentingan.

“Di RPJMN ini, saya tidak menemukan sama sekali bahwa penerimaan cukai adalah salah satu tulang punggung penerimaan negara.” Misbakhun

Legislator Partai Golkar ini mengatakan, RPJMN 2020-2024 bersifat asimetris, lantaran hanya menilai cukai dari sisi kesehatan semata.

“Seharusnya RPJMN membicarakan bagaimana tembakau itu menjadi produk pertanian strategis, membicarakan bagaimana penerimaan cukai itu menopang sekitar Rp200 triliun, dan memberikan dukungan yang sangat kuat terhadap penerimaan negara kita. Di saat kita mengalami kontraksi, pertumbuhan penerimaan cukai bisa mencapai 100 persen hanya di sektor penerimaan cukai tembakau.” Mukhamad Misbakhun, Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Oleh karena itu, Misbakhun berharap pak Menteri Bappenas yang sangat bijaksana ini bisa kembali membongkar RPJMN ini. Pasalnya, selama ini yang dijadikan sebagai titik tumpu setiap Menteri Keuangan diskusi dengan Komisi XI, diskusi dengan Badan Anggaran soal kenaikan tarif cukai ini adalah hasil RPJMN ini. (akurat.co)